SeRiau - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Partai Amanat Nasional (PAN) tengah membangun posisi tawar kepada Presiden Joko Widodo dengan cara terus melontarkan kritik. 

Hal itu menanggapi pernyataan Anggota Dewan Pembina PAN Drajad Wibowo yang menyebut rasio gini lahan tertinggi terjadi saat rezim Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (2001-2004).

"PAN ini sedang dalam membangun posisi tawar dengan cara melakukan kritik," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/3).

Ia mengaku PDIP enggan merespon berlebihan soal sejumlah manuver PAN dalam membangun posisi tawar tersebut. Ia khawatir respon berlebih nantinya akan berdampak buruk pagi PDIP.

Terkait penggunaan data presentasi Megawati Institute, Hendrawan menyesalkan Drajad tidak menelaah terlebih dahulu data tersebut. Sebab, data yang digunakan dalam materi presentasi itu masih temuan awal yang perlu ditindaklanjuti.

Dalam diskusi yang diikuti sejumlah media massa atas data itu pada Desember 2017, Hendrawan menyampaikan sempat terjadi perdebatan. Ia yang menjadi salah satu sumber merasa data tersebut tidak valid. 

Bahkan, ia menyarankan pengukuran kepemilikan lahan tidak menggunakan rasio gini, melainkan menggunakan rasio palma karena dianggap lebih komprehensif.

"Waktu itu diperdebatkan. Kami mengusulkan bukan indeks gini, tapi Indeks Palma. Jadi intinya itu masih barang mentah," ujarnya, yang juga merupakan anggota Tim Ahli Megawati Institute.

Diketahui, Indeks Palma (Palma Index) merupakan alternatif dari Rasio Gini dalam perhitungan ketimpangan. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan memfokuskan pada penduduk kaya (10% penduduk kelompok atas) dan 40% penduduk kelompok bawah. Sementara, penduduk kelompok menengah diabaikan.

Hendrawan melanjutkan bahwa Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta juga menyesalkan hal tersebut karena data awal itu dinilai sebagai data akhir oleh PAN.

"Pak Arif Budimanta juga sangat menyesal sekarang. Karena ternyata yang dia maksudkan sebagai ongoing research seakan-akan dinilai sebagai hasil akhir," ujar Hendrawan.

Atas penjelasannya itu, Hendrawan mengaku PDIP tidak merasa tersudut. Hendrawan justru tertawa mendengar Drajad menggunakan itu untuk membenarkan pernyataan Amien Rais bahwa lahan di Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok tertentu.

Lebih dari itu, ia meminta semua pihak untuk mengedepankan kaidah keilmuan yang benar sebelum menyampaikan pernyataan atas sebuah data. Hal itu dianggap perlu agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Tolong kalau menggunakan data dilihat akurasi dan metodologi mengapa data itu datang. Seorang peneliti yang baik, suatu pandangan atau pernyataannya yang objektif itu harus pakai check and recheck," tandasnya. 

sumber CNN Indonesia