SeRiau - Bank Dunia membantah pernah mengeluarkan laporan mengenai status penguasaan lahan di Indonesia yang dissebut politikus Hanafi Rais. Lembaga global ini menyayangkan adanya politikus yang membawa-bawa namanya.

Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu.

"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Rodrigo mengaku mengetahui tentang pemberitaan tersebut. Namun dia menyayangkan nama WBank Dunia ikut disebut.

Meski begitu, dia memandang Presiden Joko Widodo telah melakukan program reformasi pertanahan yang cukup ambisius. Jokowi menargetkan bagi-bagikan 7,5 juta sertifikat tanah.

"Tapi itu sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. Tapi ingat kalau 74% tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah. Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," imbuhnya.

Sebelumnya wakil Ketua Umum PAN sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais, menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal berkelahi data. Hanafi bicara soal sertifikasi tanah. Dia mengatakan apa yang disampaikan Amien Rais soal tanah merujuk pada data Bank Dunia. 

"74 Persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu itu adalah laporan bank dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018) kemarin.

Menurut Hanafi, Amien pasti bicara dengan data, tidak asal bunyi. Amien pun diyakininya siap menjelaskan secara rinci terkait pernyataan soal sertifikasi tanah Jokowi. 

"Memang saya kira nanti Pak Amien akan menyiapkan tulisan, memang sedang menyiapkan tulisan secara lebih utuh dan yang disampaikan oleh Pak Amien kemarin itu memang ada datanya," ujar dia. (*JJ)


Sumber: detiknews.com