SeRiau - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo membalas pernyataan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang meminta Demokrat mencuci muka terlebih dahulu terkait kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik.

Roy meminta Masinton mencuci mulutnya dahulu sebelum berkomentar.

"Kalau ada yang mengatakan cuci tangan, mengatakan cuci muka, lebih baik kita sebelum bicara kita cuci mulut dulu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan baik," kata Roy di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (25/3).

Roy lalu menjelaskan bahwa kasus korupsi E-KTP memang terjadi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. 

Akan tetapi, lanjut Roy, korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan E-KTP adalah akibat dari tindakan oknum. Partai Demokrat secara kelembagaan tidak bisa disalahkan.

"Kegiatan itu tidak akan menjadi masalah kalau tidak ada oknum," ucapnya.

Roy juga menegaskan bahwa penganggaran terhadap suatu proyek, dalam hal ini pengadaan E-KTP, tidak hanya dilakukan oknum dalam pemerintah SBY selaku eksekutif, tetapi juga oknum anggota DPR selaku legislatif. Dalam legislatif, kata Roy, terdapat pula kader PDIP. 

Roy mengatakan legislatif memegang peranan penting dalam sistem anggaran. DPR, kata Roy, berwenang mengetuk palu atas anggaran proyek yang diusulkan pemerintah. Setelah itu, dewan mengembalikan anggaran ke pemerintah 

"Jadi mau oposisi tidak oposisi semuanya berpeluang (korupsi)," kata Roy.

Roy mengklaim partainya hanya tersenyum ketika terdakwa Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, yakni Pramono Anung dan Puan Maharani menerima uang korupsi E-KTP. 

Roy juga menganggap aneh ketika PDIP malah menyerang Partai Demokrat. Padahal, kata Roy, dua kader PDIP disebut-sebut di persidangan bukan oleh kader Demorat, melainkan oleh kader Golkar.

"Ibarat main bola. Ada bola tiba-tiba masuk, kok tiba-tiba si penjaga gawang menyalahkan penonton gitu lho," kata Roy.

Perang pernyataan ini bermula saat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Setnov yang menyebut ada penerimaan uang oleh Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek e-KTP. Setnov menyatakan hal tersebut di persidangan di mana ia jadi terdakwa.

Hasto membatah hal tersebut karena saat proyek terjadi, PDIP bukan partai berkuasa. Saat itu yang berkuasa adalah Partai Demokrat dengan SBY selaku presiden.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan lalu menyebut pernyataan Hasto itu sebagai tindakan cuci tangan. Masinton lalu membalasanya dan meminta Demokrat agar cuci muka. 

sumber CNN Indonesia