SeRiau – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan pembangunan manusia selain pembangunan infrastruktur, di sisa masa jabatannya.

Meskipun dia mengaku enggan menyalahkan pemerintah yang dinilai terlalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sehingga membuat utang negara terus membengkak.

"Setiap pemerintahan punya kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Itu sah-sah saja. Walau kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu, itu boleh saja. Tak bisa disalahkan," kata SBY dalam siaran persnya, Jumat 23 Maret 2018.

Pernyataan SBY itu untuk menanggapi isu membengkaknya utang pemerintah, dan mangkraknya sejumlah proyek pembangunan, seperti tol, light rail transit, serta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pak Jokowi, utamanya jalan dan perhubungan, tidak salah dan pasti ada gunanya. Namun ketika perekonomian melambat pasti akan berdampak kepada rakyat kecil," ujar SBY.

SBY menilai pelambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor rill. Sehingga menurutnya lapangan pekerjaaan menjadi kurang, atau perusahaan harus menurunkan biaya gaji para buruhnya.

"Dampaknya, daya beli akan melemah. Dengan begitu otomatis sektor rill yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat," kata dia.

Menurut SBY, di era Jokowi, kebijakan ekonomi berubah dari ketika masa dia menjadi Presiden. SBY mengatakan utang boleh saja apabila rasio terhadap GDP-nya masih dalam kepatutan.

"Tapi Pak Jokowi harus tahu, terlalu banyak sumber daya, utang-utang, berarti ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia," ucap SBY.

sumber VIVA.CO.ID