SeRiau - Jelang PIlpres 2019, sejumlah nama mulai meramaikan bursa cawapres Jokowi. Salah satunya adalah nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mafud MD yang mengaku telah dilirik baik oleh kubu Jokowi maupun kubu Prabowo.

Meski demikian, Mahfud menegaskan, ia belum dipinang secara resmi oleh kubu manapun. Tapi, Mahfud mengaku sering diminta menjadi cawapres saat bertemu dengan politikus.

“Kalau ketemu misalnya, ‘wah ini calon wapres kita’ gitu-gitu kan tidak resmi, gurau-gurau saja. Dan itu, ya hampir semua partai kalau saya ketemu ya gurau-gurau begitu aja. Tetapi kan konstitusional formalnya biar mereka, kita hormatilah,” kata Mahfud ketika dihubungi, Jumat (16/3).

“Misalnya ada partai lain ‘nanti kita usung ya’ lalu kemudian ‘kamu ngusul saya, kamu minta apa?’” kan itu namanya bergurau aja” imbuhnya.

Mahfud juga mengaku menyerahkan keputusan soal pencalonan dirinya sebagai cawapres kepada proses politik yang berjalan. Ia juga mengaku tidak bisa memilih menjadi cawapres Jokowi atau Prabowo.

“Ya itu kan wewenang partai, karena yang mengusulkan nanti kan partai-partai bersama calon presiden. Oleh sebab itu, kalau saya tidak bisa (memilih), tidak mau mengatakan bersedia atau tidak. Tetapi pada dasarnya berkali-kali sudah saya katakan, saya tidak ingin aktif menanggapi itu, tidak juga tidak apa-apa,” ucapnya.

Di kubu Jokowi, sebagai partai pendukung, PDIP menyebutkan akan memprioritaskan sosok cawapres yang bisa menjamin kemenangan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera bahkan menyebutkan, tidak masalah jika cawapres Jokowi berasal dari non parpol, selama bisa menjamin kemenangan.

“Ya pertimbangan utama itu ya dia bisa bersama Pak Jokowi memenangkan kontestasi itu. Bukan soal (parpol atau non-parpol) itu. Tapi pertama untuk mencalonkan untuk menang dulu. Itu kan paling penting,” kata Andreas di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/3).

Masih di kubu yang sama, nama Mahfud MD rupanya bukan menjadi satu-satunya yang digadang-gadang akan menjadi pasangan Jokowi. Selain Mahfud MD, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga sering disebut.

Pihak PKB yakin, Cak Imin bisa menjadi sosok yang tepat untuk meredam gejolak isu agama yang menyerang Jokowi. Apalagi, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai Cak Imin bisa mendongkrak elektablitas Jokowi di Pilpres mendatang.

"Kita harus melihat cawapres Jokowi yang bisa mengurangi isu-isu agama. Karena Pak Jokowi selalu diisukan soal agama. Pak Jokowi juga ngaku diisukan PKI dan lain-lain," kata Karding saat diskusi berjudul 'Skenario Jokowi 2019: Apa Kriteria Cawapres?' di Sekretariat PARA Syndicate Wijaya Timur 3, Jakarta Selatan, Jumat (16/3).

Masalah cawapres Jokowi ini juga menjadi sorotan utama bagi kelompok relawan pendukung Joko Widodo (Projo) yang menginginkan Jokowi mendapatkan pendamping yang ikhlas dan tidak memiliki kepentingan di 2024.

Sebab, menurut Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Jokowi merupakan sosok yang tulus dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga, ia berhak mendapatkan pendamping yang sama ikhlasnya.

"Cawapres Jokowi harus sama ikhlasnya dengan Jokowi. Kita ingin Cawapres Jokowi yang enggak berkepentingan pada periode selanjutnya," tegas Budi dalam acara yang sama.

Namun, Budi berharap Jokowi tidak akan maju dengan melawan kotak kosong. Sehingga, Jokowi tidak bertarung dengan kotak kosong, melainkan mengedepankan adu gagasan antar kandidat.

Sementara, di kubu Prabowo, nama Mahfud MD juga muncul bersama enam orang lainnya yang berasal dari non parpol, serta delapan nama lain dari parpol yang diusulkan oleh Gerindra. Termasuk, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi dua kandidat terkuat berdasarkan rilis survei.

"Enggak apa-apa. Mau mengeluarkan 1.000 nama pun enggak ada masalah," ujar Gatot memberikan tanggapan soal namanya yang masuk ke bursa cawapres Prabowo ketika dihubungi kumparan(kumparan.com), Jumat (16/3). 

Gatot menyebutkan, meski telah ada komunikasi dengan partai pendukung Prabowo, namun sifatnya informal hanya sebagai teman saja. Ia juga memastikan, belum ada pembahasan soal maju sebagai cawapres, apalagi menurutnya Pilpres masih lama.

"Orang mau nyalonkan apa, silakan. Saya belum bicarakan seperti itu. Belum ada, wong masih lama," ujarnya. 

Nama mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Rizal Ramli juga muncul sebagai kandidat cawapres dari non parpol yang diajukan Gerindra. Namun, meski mengaku tidak tahu bahwa namanya masuk dalam bursa cawapres Prabowo, Rizal tidak menampik kedekatannya dengan Ketum Gerindra itu.

“Wah kalau itu saya tidak ikuti. Saya terus terang tidak ikuti,” kata Rizal saat dihubungi kumparan(kumparan.com), Jumat (16/3).

“Ya saya teman lama sama Pak Prabowo. Saya juga teman lama, kenal lama sama Pak Jokowi. Kita hubungannya bagus. Komunikasi jalan terus,” imbuhnya.

Namun, di Pilpres 2019, Rizal mengaku lebih memilih untuk netral dengan tidak menyatakan dukungannya baik untuk Jokowi maupun Prabowo. Rizal menegaskan, yang penting, bisa mengubah Indonesia agar cita-cita kemerdekaan bisa tercapai.

Jika partai Gerindra telah menyiapkan 15 kandidat, PKS --sebagai partai yang berkoalisi dengan Gerindra di 2019-- juga sudah menyiapkan sejumlah kader untuk jadi cawapres Prabowo. 

“Kalau dari PKS ada nama Sohibul Iman, Ahmad Heryawan, Anis Matta. Mungkin nama yang lain juga,” kata Mardani saat dihubungi kumparan(kumparan.com), Jumat (16/3).

Pengusulan nama-nama tersebut, menurut Mardani, dilakukan oleh Majelis Syuro. Meski, ia lebih sepakat jika pembahasan dilakukan bersama anatar Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung.

“Karena kan kalau di PKS bukan kita pribadi yang ngusulin, Majelis Syuro. Dan mestinya kita bahasnya bukan Pak Prabowo menjaring ya, Tetapi bareng-bareng kita bahas,” jelas Wakil Ketua Komisi II itu.

sumber kumparan