SeRiau - Pemerintah Indonesia akan berkunjung ke Vietnam pekan depan untuk bernegosiasi mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan Vietnam mengenai impor mobil completely built up (CBU).

Hal ini lantaran regulasi impor yang diterbitkan Vietnam akan membuat ekspor mobil penumpang Indonesia ke negara tersebut terancam terhenti.

Regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No.116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Tradein Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) meng atur sejumlah persyaratan untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan.

Berita RekomendasiNikmati Hidup Lebih Mudah dengan Inovasi Teknologi Hitachi [PR]Bugatti Akan Jual Chiron Rp87 Miliar di IndonesiaIndustri Automotif Berpotensi Rugi Rp3 Triliun karena Kebijakan Vietnam

Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Tim Delegasi RI yang terdiri atas unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) direncanakan bertolak ke Vietnam pada 26 Februari 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto me nga takan, regulasi diterbitkan Vietnam yang mengatur sejumlah persyaratan untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan dinilai tidak lumrah.

”Kementerian Perdagang an (Kemendag) sudah berkirim surat dengan kementerian di sana meminta untuk mempertimbangkan regulasinya,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Airlangga, persoalan tersebut bukan masalah standar, meski Vietnam merasa standar yang selama ini diterapkan Indonesia belum mencukupi kriteria yang ber - laku di negara tersebut. ”Ini bukan persoalan standar. Ini persoalan uji petik dalam setiap kali ekspor. Ini kan suatu hal yang tidak umum, tidak lumrah,” ungkapnya.

Airlangga menuturkan, Vietnam merupakan salah satu pasar automotif terbesar di ASEAN setelah Filipina. Karena itu, diperlukan negosiasi untuk mencari jalan keluar agar kebijakan tersebut tidak meng ganggu kinerja ekspor mobil Indonesia.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Per dagang an (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, ketentuan yang dikeluarkan Indonesia sebenarnya sudah sangat mendukung dan lengkap. Namun, masih dianggap belum bisa memenuhi standar kelengkapan persyaratan di Vietnam.

”Kami akan berangkat ke Vietnam pekan depan. Semua yang terjadi dengan perda gang an itu akan kita negosiasikan. Mudah-mudahan semua sertifikasi yang ada pada kita bisa diterima di Vietnam, tidak harus selalu sertifikasi Vietnam,” ujarnya.

Oke mengatakan, peme rintah akan meninjau kembali sertifikasi yang ada untuk mengevaluasi indikator apa saja yang belum memenuhi standar Vietnam.

”Sementara yang kita pahami, ketentuan sertifikasi yang ada di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Indonesia. Karena itu, kita juga harus paham dengan ketentuan Vietnam supaya sertifikasi yang dilakukan di Indonesia bisa sesuai dengan di Vietnam dan bisa diterima,” katanya.

Setelah itu, kata Oke, kedua pihak bisa melakukan penyesuaian sertifikasi secara bilateral agar kegiatan ekspor impor mobil tersebut tetap bisa dijalankan. ”Itu yang kita negosiasikan, salah satunya kalau bisa diatur oleh Vietnam agar ada lembaga sertifikasi yang dianggap mumpuni, ya diakui juga itu kan bisa bilateralnya ASEAN. Kalau nggak ketemu, satu-satu jalan berarti kita harus keluarkan sertifikasi sesuai dengan ketentuan Vietnam,” tuturnya.

Vietnam merupakan pasar ekspor automotif sangat men - janjikan bagi Indonesia. Dengan pemberlakuan Decree 116 tersebut, potensi ekspor yang hilang diprediksi mencapai USD85 juta selama periode Desember 2017-Maret 2018. Berdasarkan data BPS, ekspor mobil penumpang asal Indonesia ke Vietnam pada Januari-November 2017 tercatat sebesar USD241,2 juta.

Nilai itu meningkat 1.256,5% dibanding kan tahun 2016 sebesar USD17,782 juta. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-3 negara pengekspor mobil penumpang ke Vietnam setelah Thailand dan China dengan pangsa pasar 13,12%. (Oktiani Endarwati)

sumber okezone