Untuk isi Jabatan eselon II,III, IV?Pemko Segera Lakukan Mutasi
Pekanbaru, SeRiau-
Untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah kota pekanbaru maka pemko akan segera melakukan mutasi jabatan untuk pejabat eselon II,III, IV dalam Bulan ini, agar mutasi ini bisa digelar dalam bulan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru tengah menyusun konsep draf surat izin melakukan mutasi dan assesmen.
Plt BKPSDM Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan surat ini nantinya akan dikirimkan ke kementrian dalam negeri untuk meminta persetujuan menggelar mutasi dan assesmen bagi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Sedang kita konsep suratnya. Target kita minggu depan sudah kita kirimkan ke kementrian (Kemendagri). Suratnya ada dua yang kirimkan ke kementrian. Pertama surat izin melakukan mutasi yang kedua surat izin menggelar assesmen untuk mengisi kekosongan jabatan, baik eselon II, III dan IV," kata Jamil, Rabu (19/7/2017).
Dikatakan Jamil, surat izin untuk melakukan mutasi dan assesmen dari Kemendagri ini sangat dibutuhkan. Sebab sesuai aturan, Walikota Pekanbaru tidak dibenarkan untuk melakukan mutasi sebelum enam bulan pasca dilantik. Kecuali jika mendapatkan izin dari Kemendagri.
"Kita berharap proses di Kemendagri bisa berjalan lancar. Sehingga mutasi segera bisa kita lakukan dalam waktu dekat," ujarnya.
Setelah surat tersebut dikirimkan ke Kemendagri, maka pihaknya masih akan menunggu jawaban dari pihak kementrian. Jika memang diperlukan untuk melakukan ekpose di kementrian, pihak BKPSDM mengaku siap untuk melakukannya.
"Kita akan siapkan bahan-bahan dan data-data yang nanti kita bawa ke Kemendagri. Kami siap untuk memaparkan atau mempresentasikan rencana mutasi dan rolling jabatan ini," ujarnya.
Pihaknya menginginkan mutasi dan assesmen dilingkungan Pemko Pekanbaru ini bisa segera digelar. Sebab saat ini banyak posisi kepala bagian dan kepala bidang yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Sehingga perlu ditunjuk pejabat definitif agar semua pekerjaan bisa dilakukan secara penuh.
"Kalau bisa secepatnya. Agar pejabat kerjanya juga tidak setengah-setengah. Karena sejak ada isu mutasi ini banyak pejabat yang ragu-ragu dan setengah-setengah kerjanya,"katanya.
Meski isu mutasi kian santer diberitakan, Jamil berharap seluruh pejabat bisa bekerja maksimal. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan program kerja yang sudah direncakan bisa terlaksana dengan baik.( ***)
Plt BKPSDM Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan surat ini nantinya akan dikirimkan ke kementrian dalam negeri untuk meminta persetujuan menggelar mutasi dan assesmen bagi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Sedang kita konsep suratnya. Target kita minggu depan sudah kita kirimkan ke kementrian (Kemendagri). Suratnya ada dua yang kirimkan ke kementrian. Pertama surat izin melakukan mutasi yang kedua surat izin menggelar assesmen untuk mengisi kekosongan jabatan, baik eselon II, III dan IV," kata Jamil, Rabu (19/7/2017).
Dikatakan Jamil, surat izin untuk melakukan mutasi dan assesmen dari Kemendagri ini sangat dibutuhkan. Sebab sesuai aturan, Walikota Pekanbaru tidak dibenarkan untuk melakukan mutasi sebelum enam bulan pasca dilantik. Kecuali jika mendapatkan izin dari Kemendagri.
"Kita berharap proses di Kemendagri bisa berjalan lancar. Sehingga mutasi segera bisa kita lakukan dalam waktu dekat," ujarnya.
Setelah surat tersebut dikirimkan ke Kemendagri, maka pihaknya masih akan menunggu jawaban dari pihak kementrian. Jika memang diperlukan untuk melakukan ekpose di kementrian, pihak BKPSDM mengaku siap untuk melakukannya.
"Kita akan siapkan bahan-bahan dan data-data yang nanti kita bawa ke Kemendagri. Kami siap untuk memaparkan atau mempresentasikan rencana mutasi dan rolling jabatan ini," ujarnya.
Pihaknya menginginkan mutasi dan assesmen dilingkungan Pemko Pekanbaru ini bisa segera digelar. Sebab saat ini banyak posisi kepala bagian dan kepala bidang yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Sehingga perlu ditunjuk pejabat definitif agar semua pekerjaan bisa dilakukan secara penuh.
"Kalau bisa secepatnya. Agar pejabat kerjanya juga tidak setengah-setengah. Karena sejak ada isu mutasi ini banyak pejabat yang ragu-ragu dan setengah-setengah kerjanya,"katanya.
Meski isu mutasi kian santer diberitakan, Jamil berharap seluruh pejabat bisa bekerja maksimal. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan program kerja yang sudah direncakan bisa terlaksana dengan baik.( ***)
