Ketua DPRD Mojokerto Bantah Walikota Terlibat Suap
Jakarta, SeRiau-
KPK mendalami suap pengalihan anggaran PUPR Mojokerto dengan memeriksa empat tersangka. Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo membantah adanya peran walikota.
al ini disampaikan Purnomo usai diperiksa KPK. Ia tampak keluar dengan tersangka kasus lain, Kasi III Intel di Kejati Bengkulu Parlin Purba, yang juga rekan satu Rutannya. Saat keluar Purnomo langsung diserbu wartawan soal pemeriksaannya.
"Belum, belum," jawab Purnomo.
Ia kemudian ditanya soal keterlibatan walikota dalam kasus suap ini. "Enggak, enggak ada," bantah Purnomo.
Purnomo kemudian masuk ke dalam mobil tahanan yang membawanya kembali ke Rutan Klas I Jaktim Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq juga menyusul keluar kemudian. Namun tak satu pun kata keluar dari mulutnya saat ditanya wartawan. Sementara itu dua orang tersangka lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Kadis PUPR masih menjalani pemeriksaan.
KPK melakukan OTT pada Jumat (16/6) hingga Sabtu (17/6) lalu. Dari OTT tersebut diamankan uang sejumlah Rp 470 juta, yang Rp 300 jutanya merupakan bagian dari Rp 500 juta nominal komitmen untuk pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Sebelumnya sudah ada Rp 150 juta yang dibayarkan pada 10 Juni 2017.
Sedangkan sisa duit Rp 170 juta diduga merupakan setoran triwulan. Itu serupa dengan kasus yang ditemukan di DPRD Jawa Timur pada pekan sebelumnya.
(Sumber : Detiknews.com)
al ini disampaikan Purnomo usai diperiksa KPK. Ia tampak keluar dengan tersangka kasus lain, Kasi III Intel di Kejati Bengkulu Parlin Purba, yang juga rekan satu Rutannya. Saat keluar Purnomo langsung diserbu wartawan soal pemeriksaannya.
"Belum, belum," jawab Purnomo.
Ia kemudian ditanya soal keterlibatan walikota dalam kasus suap ini. "Enggak, enggak ada," bantah Purnomo.
Purnomo kemudian masuk ke dalam mobil tahanan yang membawanya kembali ke Rutan Klas I Jaktim Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq juga menyusul keluar kemudian. Namun tak satu pun kata keluar dari mulutnya saat ditanya wartawan. Sementara itu dua orang tersangka lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Kadis PUPR masih menjalani pemeriksaan.
KPK melakukan OTT pada Jumat (16/6) hingga Sabtu (17/6) lalu. Dari OTT tersebut diamankan uang sejumlah Rp 470 juta, yang Rp 300 jutanya merupakan bagian dari Rp 500 juta nominal komitmen untuk pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Sebelumnya sudah ada Rp 150 juta yang dibayarkan pada 10 Juni 2017.
Sedangkan sisa duit Rp 170 juta diduga merupakan setoran triwulan. Itu serupa dengan kasus yang ditemukan di DPRD Jawa Timur pada pekan sebelumnya.
(Sumber : Detiknews.com)
