Tak Ditemukan Pungli di Terminal BRPS, Komisi II: Arahkan OTT di Terminal BRPS Pekanbaru
Pekanbaru, Seriau-
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE, mendesak tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungli yang berada di terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru.
Arahan ini menyusul tidak ditemukannya pelaku pungli saat tim gabungan yang terdiri dari Polresta Pekanbaru, Satpol PP dan Disperindag Pekanbaru, menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di terminal BRPS Pekanbaru, Selasa (13/06/17) dini hari tadi.
"Bagusnya kita arahkan OTT supaya terbuka semua. Karena banyak oknum yang bermain. Saya kira ini pasti dilakukan orang dalam juga. Masa ngga ketemu. Bohong aja, tidak mungkin tidak ketemu," kata Azwendi, saat dikonfirmasi melalui selularnya.
Menurutnya, terminal BRPS Pekanbaru saat ini dinilai sudah tidak aman dan tidak nyaman lagi bagi para pedagang. Hal ini kata Politisi Demokrat itu, perlu perhatian serius dan melakukan penindakan karena proses pungli ini sudah berlangsung lama.
"Karena sudah lama mengapa didiamkan. Informasi (pungli,red) yang dilaporkan oleh pedagang itu sudah berlangsung lama. Disini kesannya seperti ada pembiaran, karena baru dini hari tadi ditindak, berarti terbukti bahwa di tempat itu (BRPS,red) benar terjadi pungutan liar," tegasnya.
Dia mendesak, Disperindag Kota Pekanbaru, untuk melakukan pendataan terhadap pedagang bongkar muat yang ada di terminal BRPS saat ini. Hal itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau ini di data, artinya ada kontribusi terhadal Pemko Pekanbaru. Apalagi kita sekarang ada perda, dikaitkan kepada retribusi, jangan kesannya dibiarkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, aparat gabungan Polresta Pekanbaru, Satpol PP dan Disperindag menggelar inspeksi mendadak pada dini hari tadi. Dalam sidak tersebut, petugas mendata 300 pedagang yang ada di Terminal BRPS.
Dari pengakuan pedagang, mereka diwajibkan membayar uang sebesar Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per hari oleh kelompok-kelompok yang melakukan pungli.
Beban uang itu menurut pelaku pungli digunakan sebagai uang kebersihan, lampu, lapak jualan serta uang parkir yang diberlakukan dari pukul 22.00 WIB malam sampai pukul 02.00 WIB dinihari. Selama operasi sidak, petugas mengaku belum menemukan pelaku pungli yang dicari. (BIR)
Arahan ini menyusul tidak ditemukannya pelaku pungli saat tim gabungan yang terdiri dari Polresta Pekanbaru, Satpol PP dan Disperindag Pekanbaru, menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di terminal BRPS Pekanbaru, Selasa (13/06/17) dini hari tadi.
"Bagusnya kita arahkan OTT supaya terbuka semua. Karena banyak oknum yang bermain. Saya kira ini pasti dilakukan orang dalam juga. Masa ngga ketemu. Bohong aja, tidak mungkin tidak ketemu," kata Azwendi, saat dikonfirmasi melalui selularnya.
Menurutnya, terminal BRPS Pekanbaru saat ini dinilai sudah tidak aman dan tidak nyaman lagi bagi para pedagang. Hal ini kata Politisi Demokrat itu, perlu perhatian serius dan melakukan penindakan karena proses pungli ini sudah berlangsung lama.
"Karena sudah lama mengapa didiamkan. Informasi (pungli,red) yang dilaporkan oleh pedagang itu sudah berlangsung lama. Disini kesannya seperti ada pembiaran, karena baru dini hari tadi ditindak, berarti terbukti bahwa di tempat itu (BRPS,red) benar terjadi pungutan liar," tegasnya.
Dia mendesak, Disperindag Kota Pekanbaru, untuk melakukan pendataan terhadap pedagang bongkar muat yang ada di terminal BRPS saat ini. Hal itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau ini di data, artinya ada kontribusi terhadal Pemko Pekanbaru. Apalagi kita sekarang ada perda, dikaitkan kepada retribusi, jangan kesannya dibiarkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, aparat gabungan Polresta Pekanbaru, Satpol PP dan Disperindag menggelar inspeksi mendadak pada dini hari tadi. Dalam sidak tersebut, petugas mendata 300 pedagang yang ada di Terminal BRPS.
Dari pengakuan pedagang, mereka diwajibkan membayar uang sebesar Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per hari oleh kelompok-kelompok yang melakukan pungli.
Beban uang itu menurut pelaku pungli digunakan sebagai uang kebersihan, lampu, lapak jualan serta uang parkir yang diberlakukan dari pukul 22.00 WIB malam sampai pukul 02.00 WIB dinihari. Selama operasi sidak, petugas mengaku belum menemukan pelaku pungli yang dicari. (BIR)
