Puluhan Guru Ngadu ke DPRD, Insentif Honor Komite tak Kunjung Cair
Pekanbaru, SeRiau-
Guna meminta perlindungan dan berharap bisa mengakomodir persoalan yang dihadapi, puluhan guru honor komite mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru di jalan Sudirman, Senin (5/6) sekitar pukul 11.00 WIB.
Kedatangan guru ini untuk mengadukan nasib yang dialami. Banyak persoalan yang dihadapi seperti uang insentif yang di tunggu-tunggu sejak awal tahun belum juga cair sampai hari ini, selain itu soal kejelasan status honor komite yang tak jelas, bahkan adanya pemotongan gaji honor yang dilakukan pihak sekolah karena antara gaji dan insentif digabung padahal antara gaji dan insentif berbeda.
Kedatangan guru honor komite disambut oleh ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM didampingi sekretaris Komisi III, H Zulkarnain SE dan didampingi anggota, H Marlis Kasim, Zainal Abidin, Tarmizi Muhammad.
Permasalahan ini diketahui ketika Ketua guru honor komite SD, SMP Sarno mengatakan banyak permasalahan yang di hadapi teman di lapangan dan di tempat tugas masing-masing. Seperti saat ini uang insentif guru honor komite yang belum juga cair.
" Kita meminta dan mendesak kepada Pemko dalam hal ini DPRD Pekanbaru dapat mengakomodir agar insentif yang dianggarkan 2017 segera di cairkan. Kami sudah bersabar dari bulan Januari. Katanya Perwako lagi di buat kenapa sampai hari ini belum juga cair, bahkan lebih dulu cair guru PDTA," kata Satno.
Satno sangat mengharapkan insentif itu segera cair dan mempertanyakan kenapa insentif guru PDTA kok sudah cair dan honor kami kok belum cair padahal dijanjikan harusnya cair sama.
" Bantulah kami Kan anggaran susah ada," bebernya.
Sementara itu, guru honor komite lainnya Dian meminta soal kejelasan status honor komite yang ada di sekolah saat ini. Pasalnya selama ini keberadaan honor komite jadi bulan-bulanan dan target dari Kepala sekolah.
" Kita harap ada status yang jelas semacam SK yang kita pegang, hingga kepala sekolah tidak semena mena menargetkan kita untuk memberhentikan," ungkapnya.
Menyikapi permasalahan ini, Ketua Komisi III, Ir Nofrizal MM mempertegas dengan jumlah 1.300 guru honor komite di Pekanbaru untuk tahun 2017 sudah kita (DPRD_red) anggarkan di APBD untuk insentif bukan gaji. Dengan dianggarkannya insentif itu diharap bisa menambah penghasilan mereka, karena hampir rata-rata gaji guru honor komite ini berkisar Rp500.000,- sampai Rp700.000,- perbulan. Ini jauh dari kesesuai UMR.
" Degan alasan ini kita berupaya menambahnya dan menganggarkan dalam bentuk insentif. Insentif ini tidak asa keterkaitannya dengan gaji sekolah. Kalau gaji mereka Rp700.000,- ditambah insentif Rp600.000,- menjadi Rp1.300.000,-. Sekolah jangan malah mengurangi, kepada kepala sekolah jangan malah mengurangi atau memotong gaji guru honor, karena insentif ini untuk menambah penghasilan guru. Kita harap guru bersikap manusiawi," tegasnya.
Ditanya soal kejelasan status, Nofrizal bakal mengkonsultasikan persoalan ini ke dinas sejauh mana pemberian SK ini dan bagaimana kebijakan hukumnya, apakah ini sudah bisa di terapkan tentu harus di konsultasikan tidak bisa serta merta itu dilaksanakan.
" Meski begitu kita harapkan sebelum Lebaran sudah mendapatkan insentif, selain itu mereka juga mengharapkan ada zakat dari guru dan PNS yang di pungut mereka menerima zakat katena berpenghasilan jauh dari yang diharapkan," ugkapnya. (Can)
Guna meminta perlindungan dan berharap bisa mengakomodir persoalan yang dihadapi, puluhan guru honor komite mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru di jalan Sudirman, Senin (5/6) sekitar pukul 11.00 WIB.
Kedatangan guru ini untuk mengadukan nasib yang dialami. Banyak persoalan yang dihadapi seperti uang insentif yang di tunggu-tunggu sejak awal tahun belum juga cair sampai hari ini, selain itu soal kejelasan status honor komite yang tak jelas, bahkan adanya pemotongan gaji honor yang dilakukan pihak sekolah karena antara gaji dan insentif digabung padahal antara gaji dan insentif berbeda.
Kedatangan guru honor komite disambut oleh ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM didampingi sekretaris Komisi III, H Zulkarnain SE dan didampingi anggota, H Marlis Kasim, Zainal Abidin, Tarmizi Muhammad.
Permasalahan ini diketahui ketika Ketua guru honor komite SD, SMP Sarno mengatakan banyak permasalahan yang di hadapi teman di lapangan dan di tempat tugas masing-masing. Seperti saat ini uang insentif guru honor komite yang belum juga cair.
" Kita meminta dan mendesak kepada Pemko dalam hal ini DPRD Pekanbaru dapat mengakomodir agar insentif yang dianggarkan 2017 segera di cairkan. Kami sudah bersabar dari bulan Januari. Katanya Perwako lagi di buat kenapa sampai hari ini belum juga cair, bahkan lebih dulu cair guru PDTA," kata Satno.
Satno sangat mengharapkan insentif itu segera cair dan mempertanyakan kenapa insentif guru PDTA kok sudah cair dan honor kami kok belum cair padahal dijanjikan harusnya cair sama.
" Bantulah kami Kan anggaran susah ada," bebernya.
Sementara itu, guru honor komite lainnya Dian meminta soal kejelasan status honor komite yang ada di sekolah saat ini. Pasalnya selama ini keberadaan honor komite jadi bulan-bulanan dan target dari Kepala sekolah.
" Kita harap ada status yang jelas semacam SK yang kita pegang, hingga kepala sekolah tidak semena mena menargetkan kita untuk memberhentikan," ungkapnya.
Menyikapi permasalahan ini, Ketua Komisi III, Ir Nofrizal MM mempertegas dengan jumlah 1.300 guru honor komite di Pekanbaru untuk tahun 2017 sudah kita (DPRD_red) anggarkan di APBD untuk insentif bukan gaji. Dengan dianggarkannya insentif itu diharap bisa menambah penghasilan mereka, karena hampir rata-rata gaji guru honor komite ini berkisar Rp500.000,- sampai Rp700.000,- perbulan. Ini jauh dari kesesuai UMR.
" Degan alasan ini kita berupaya menambahnya dan menganggarkan dalam bentuk insentif. Insentif ini tidak asa keterkaitannya dengan gaji sekolah. Kalau gaji mereka Rp700.000,- ditambah insentif Rp600.000,- menjadi Rp1.300.000,-. Sekolah jangan malah mengurangi, kepada kepala sekolah jangan malah mengurangi atau memotong gaji guru honor, karena insentif ini untuk menambah penghasilan guru. Kita harap guru bersikap manusiawi," tegasnya.
Ditanya soal kejelasan status, Nofrizal bakal mengkonsultasikan persoalan ini ke dinas sejauh mana pemberian SK ini dan bagaimana kebijakan hukumnya, apakah ini sudah bisa di terapkan tentu harus di konsultasikan tidak bisa serta merta itu dilaksanakan.
" Meski begitu kita harapkan sebelum Lebaran sudah mendapatkan insentif, selain itu mereka juga mengharapkan ada zakat dari guru dan PNS yang di pungut mereka menerima zakat katena berpenghasilan jauh dari yang diharapkan," ugkapnya. (Can)
