Kasus Suap Pengadaan Kapal, KPK Panggil Pejabat PT PAL
Jakarta, SeRiau-
KPK menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan kapal. Ketiga orang saksi diperiksa untuk GM Treasury PT PAL Arief Cahyana.
"Dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi tersangka AC (Arief Cahyana)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/5/2017).
Ketiga orang yang dipanggil adalah Musakir Gunawan (Analis Keuangan II PT PAL Indonesia), Yunandar (Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia), dan Harsusanto (Direktur Utama PT PAL Indonesia 2008-2012).
Selain pejabat PT PAL, pagi tadi sekitar pukul 09.33 WIB tersangka Direktur Keuangan dan Teknologi PT PAL Saeful Anwar tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Hingga 9 Mei lalu, KPK sudah memeriksa 64 orang saksi terkait kasus ini, baik dari latar belakang BUMN maupun swasta. Tujuannya untuk mendalami aliran dana dalam alur PT PAL sebagai produsen, honor agen untuk memenangkan tender, serta cashback kepada pejabat terkait.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak terkait dugaan suap kepada oknum pejabat PT PAL pada Kamis (30/3). Dalam OTT itu,s KPK menyita uang sejumlah USD 25 ribu yang disebut sebagai pemberian kedua setelah sejumlah oknum pejabat di PT menerima uang USD 163 ribu pada Desember 2016.
Uang itu disebut berasal dari fee agency 4,75 persen yang diterima oleh AS Inc sebagai perusahaan perantara dalam proyek penjualan kapal SSV (Strategic Sealift Vessel) oleh PT PAL kepada instansi pemerintah Filipina pada tahun 2014 dengan total proyek USD 86,9 juta.
Dari fee agency sebanyak 4,75 persen atau sekitar USD 4,1 juta yang diterima oleh AS Inc itu, KPK menyebut, ada alokasi terhadap sejumlah pejabat PT PAL sebesar 1,25 persen atau USD 1,087 juta.
Dalam kasus dugaan suap ini, KPK menetapkan empat orang tersangka antara lain M Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia, Saiful Anwar selaku Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Arief Cahyana selaku GM Treasury PT PAL Indonesia, serta Agus Ngroho dari pihak swasta. (Sumber : Detiknews.com)
KPK menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan kapal. Ketiga orang saksi diperiksa untuk GM Treasury PT PAL Arief Cahyana.
"Dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi tersangka AC (Arief Cahyana)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/5/2017).
Ketiga orang yang dipanggil adalah Musakir Gunawan (Analis Keuangan II PT PAL Indonesia), Yunandar (Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia), dan Harsusanto (Direktur Utama PT PAL Indonesia 2008-2012).
Selain pejabat PT PAL, pagi tadi sekitar pukul 09.33 WIB tersangka Direktur Keuangan dan Teknologi PT PAL Saeful Anwar tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Hingga 9 Mei lalu, KPK sudah memeriksa 64 orang saksi terkait kasus ini, baik dari latar belakang BUMN maupun swasta. Tujuannya untuk mendalami aliran dana dalam alur PT PAL sebagai produsen, honor agen untuk memenangkan tender, serta cashback kepada pejabat terkait.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak terkait dugaan suap kepada oknum pejabat PT PAL pada Kamis (30/3). Dalam OTT itu,s KPK menyita uang sejumlah USD 25 ribu yang disebut sebagai pemberian kedua setelah sejumlah oknum pejabat di PT menerima uang USD 163 ribu pada Desember 2016.
Uang itu disebut berasal dari fee agency 4,75 persen yang diterima oleh AS Inc sebagai perusahaan perantara dalam proyek penjualan kapal SSV (Strategic Sealift Vessel) oleh PT PAL kepada instansi pemerintah Filipina pada tahun 2014 dengan total proyek USD 86,9 juta.
Dari fee agency sebanyak 4,75 persen atau sekitar USD 4,1 juta yang diterima oleh AS Inc itu, KPK menyebut, ada alokasi terhadap sejumlah pejabat PT PAL sebesar 1,25 persen atau USD 1,087 juta.
Dalam kasus dugaan suap ini, KPK menetapkan empat orang tersangka antara lain M Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia, Saiful Anwar selaku Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Arief Cahyana selaku GM Treasury PT PAL Indonesia, serta Agus Ngroho dari pihak swasta. (Sumber : Detiknews.com)
