KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi untuk Tersangka BLBI Pekan Ini
Jakarta, SeRiau-
Tim penyidik KPK mulai menjadwalkan pemeriksaan para saksi untuk tersangka dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemeriksaan dilakukan pekan ini.
"Minggu ini rencanakan pemanggilan saksi BLBI. Pemanggilan saksi diinformasikan penyidik mulai hari ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017).
KPK menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun.
Kasus tersebut berawal ketika Syafruddin menjabat sebagai Ketua BPPN pada April 2002. Kemudian pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun
Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.
"Menurut tersangka sudah lunas, padahal ada kewajiban Rp 3,7 triliun," sebut Febri. (Sumber : Detiknews.com)
Tim penyidik KPK mulai menjadwalkan pemeriksaan para saksi untuk tersangka dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemeriksaan dilakukan pekan ini.
"Minggu ini rencanakan pemanggilan saksi BLBI. Pemanggilan saksi diinformasikan penyidik mulai hari ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017).
KPK menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun.
Kasus tersebut berawal ketika Syafruddin menjabat sebagai Ketua BPPN pada April 2002. Kemudian pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun
Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.
"Menurut tersangka sudah lunas, padahal ada kewajiban Rp 3,7 triliun," sebut Febri. (Sumber : Detiknews.com)
