DPR Bakal Voting Sistem Pemilu Terbuka atau Tertutup
Jakarta, SeRiau- Pansus DPR terus mengebut pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Panitia Kerja (Panja) Pemilu akan melakukan konsinyering selama 3 hari guna menyelesaikan pembahasan 3.000 daftar inventaris masalah (DIM).
"Kita konsinyering Jumat-Sabtu-Minggu ini. Ini konsinyering terkahir Panja. Panja akan menyelesaikan tugasnya 3000 lebih DIM itu di hari Sabtu (29/4)," ujar Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Sejauh ini, Lukman menyebut ada 4 isu RUU Pemilu yang alot dibahas. Oleh karenanya, isu tersebut akan disepakati lewat voting.
"Empat isu yang menggantung harus segera diambil keputusan dengan cara voting karena akan ada persoalan konstitusional ketika Panja mengambil keputusan masa reses. Pimpinan hanya mengizinkan kami menggunakan reses untuk rapat Timus dan Tim sinkronisasi merapikan redaksional pasal demi pasal," jelasnya.
"Presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara menjadi kursi dan sistem pemilu terbuka-tertutup," sambungnya.
Untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold), pemerintah menyepakati 3,5-5 persen. "Kalau penyerdehanaan parpol, pemerintah menyatakan menerima 3,5 persen atau 5 persen. Pemerintah merekomendasikan berapapun naiknya tapi tidak mau di atas 5 persen. Terlalu ekstrem, akan memakan korban banyak," jelasn Lukman. ( Sumber : Detiknews.com)
"Kita konsinyering Jumat-Sabtu-Minggu ini. Ini konsinyering terkahir Panja. Panja akan menyelesaikan tugasnya 3000 lebih DIM itu di hari Sabtu (29/4)," ujar Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Sejauh ini, Lukman menyebut ada 4 isu RUU Pemilu yang alot dibahas. Oleh karenanya, isu tersebut akan disepakati lewat voting.
"Empat isu yang menggantung harus segera diambil keputusan dengan cara voting karena akan ada persoalan konstitusional ketika Panja mengambil keputusan masa reses. Pimpinan hanya mengizinkan kami menggunakan reses untuk rapat Timus dan Tim sinkronisasi merapikan redaksional pasal demi pasal," jelasnya.
"Presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara menjadi kursi dan sistem pemilu terbuka-tertutup," sambungnya.
Untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold), pemerintah menyepakati 3,5-5 persen. "Kalau penyerdehanaan parpol, pemerintah menyatakan menerima 3,5 persen atau 5 persen. Pemerintah merekomendasikan berapapun naiknya tapi tidak mau di atas 5 persen. Terlalu ekstrem, akan memakan korban banyak," jelasn Lukman. ( Sumber : Detiknews.com)
