Kerja Siang Malam, Gaji Tidak Dibayar, Ratusan THL kebersihan Pekanbaru curhat dan menangis di kampanye dialogis BISA. "Kami trauma!!!"
Pekanbaru, Seriau - Curhat dan menangis, ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan Pemerintah Kota (Pemko) Kota Pekanbaru, bercerita mengenai nasibnya selama menjadi petugas kebersihan, Ahad (29/01/17) malam, di Jalan Cengkeh, Kecamatan Bukit Raya.
Dalam curhatnya, perwakilan THL Kebersihan Pemko Pekanbaru, Hasan, bercerita, 5 tahun kepemimpinan dahulu hingga sekarang, berbagai persoalan dan masalah terus menimpa mereka. Mulai dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang dibayar dibawah UMK sampai ratusan THL yang dirumahkan.
"Sejak kepemimpinan Herman Abdullah berganti dengan kepimpinan yang baru, kami bekerja seperti biasa dan bekerja berdasarkan domisili di setiap kecamatan masing-masing," Kata Hasan, dalam penyampaiannya di kampanye dialogis Bibra-Said (BISA).
Setelah bekerja beberapa tahun bekerja, Pemko Pekanbaru membuat kebijakan baru dengan melakukan proyek sampah yang di swastanisasikan melalui pihak ketiga. Dari proyek Multiyears ini, banyak persoalan bermunculan.
"Sampai sekarang kami trauma dan tidak hilang-hilang dimana gaji kami tidak dikeluarkan sampai saat ini. Kami dipaksa dan disuruh bekerja siang malam," ucap Hasan dengan suara terisak-isak.
Sampai kota Pekanbaru diteror tumpukan sampah di semua kecamatan buntut dari mogok dan demo petugas kebersihan, akhirnya Pemko Pekanbaru menyerah dan mengembalikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
"Sudah 6 bulan beranjak, kondisinya malah makin tragis, banyak teman-teman kami yang dirumahkan, terutama petugas taman banyak yang belum bekerja," ungkapnya.
Tak cukup sampai disitu, kembali serangan masalah bermunculan. THL kebersihan dibayar gaji Rp1,8 juta dari sebelumnya berjumlah Rp2,1 juta yang berstandar UMK pada saat itu.
"Di kontrak yang baru sekarang, dibunyi perjanjian surat pernyataan nomor 6, apabila kecelakaan kami tidak berhak menuntut pihak pertama (Pemko Pekanbaru,red). THL tidak mempunyai kekuatan apapun. Sekarang ini kita banyak bersabar saja," terangnya.
Nuansa Bisnis Tinggi
Calon Wakil Wali Kota Pekanbaru nomor urut 5, Said Usman Abdullah (SUA) menjawab curhat yang disampaikan perwakilan petugas kebersihan tersebut. Disebutkannya bahwa tidak hanya sektor kebersihan saja yang bermasalah. Menurutnya, banyak persoalan lain di Kota Pekanbaru saat ini juga diterpa cobaan. Terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan.
"Sudah banyak sederet masalah di kota ini, mulai dari TBK PNS yang tidak dibayar, dana sertifikasi guru, dan pembangunan yang dibuat tidak ada yang selesai," paparnya.
Dari data yang diterimanya, hingga saat ini Pemko Pekanbaru berhutang hingga ratusan miliar. Persoalan ini buntut dari proyek-proyek bangunan yang dibangun menyedot APBD Kota Pekanbaru dan berujung mangkrak nya pembangunan di tengah jalan.
"Kota ini sudah bangkrut. Saya bagian dari anggota DPRD yang berhenti untuk menyelamatkan kota ini. Kalau saya tidak peduli untuk apa saya berhenti. Saya sampai dikucilkan di legislatif oleh kelompok-kelompok pemerintah karena proyek sampah Rp58 Miliar itu," jelasnya.
Dia menjelaskan, persoalan ini disebabkan karena kinerja pemerintah yang bekerja dengan tangan besi sehingga kota pekanbaru saat ini sudah jungkir balik.
"Ini sebenarnya kena di perencanaan. Selama ini kota Pekanbaru mendapat adipura dibidang kebersihan, tiba-tiba dipihak ketigakan yang kantornya tidak ada sama sekali. Nuansa bisnisnya tinggi sekali," pungkasnya.(Can)
Pekanbaru, Seriau - Curhat dan menangis, ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan Pemerintah Kota (Pemko) Kota Pekanbaru, bercerita mengenai nasibnya selama menjadi petugas kebersihan, Ahad (29/01/17) malam, di Jalan Cengkeh, Kecamatan Bukit Raya.
Dalam curhatnya, perwakilan THL Kebersihan Pemko Pekanbaru, Hasan, bercerita, 5 tahun kepemimpinan dahulu hingga sekarang, berbagai persoalan dan masalah terus menimpa mereka. Mulai dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang dibayar dibawah UMK sampai ratusan THL yang dirumahkan.
"Sejak kepemimpinan Herman Abdullah berganti dengan kepimpinan yang baru, kami bekerja seperti biasa dan bekerja berdasarkan domisili di setiap kecamatan masing-masing," Kata Hasan, dalam penyampaiannya di kampanye dialogis Bibra-Said (BISA).
Setelah bekerja beberapa tahun bekerja, Pemko Pekanbaru membuat kebijakan baru dengan melakukan proyek sampah yang di swastanisasikan melalui pihak ketiga. Dari proyek Multiyears ini, banyak persoalan bermunculan.
"Sampai sekarang kami trauma dan tidak hilang-hilang dimana gaji kami tidak dikeluarkan sampai saat ini. Kami dipaksa dan disuruh bekerja siang malam," ucap Hasan dengan suara terisak-isak.
Sampai kota Pekanbaru diteror tumpukan sampah di semua kecamatan buntut dari mogok dan demo petugas kebersihan, akhirnya Pemko Pekanbaru menyerah dan mengembalikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
"Sudah 6 bulan beranjak, kondisinya malah makin tragis, banyak teman-teman kami yang dirumahkan, terutama petugas taman banyak yang belum bekerja," ungkapnya.
Tak cukup sampai disitu, kembali serangan masalah bermunculan. THL kebersihan dibayar gaji Rp1,8 juta dari sebelumnya berjumlah Rp2,1 juta yang berstandar UMK pada saat itu.
"Di kontrak yang baru sekarang, dibunyi perjanjian surat pernyataan nomor 6, apabila kecelakaan kami tidak berhak menuntut pihak pertama (Pemko Pekanbaru,red). THL tidak mempunyai kekuatan apapun. Sekarang ini kita banyak bersabar saja," terangnya.
Nuansa Bisnis Tinggi
Calon Wakil Wali Kota Pekanbaru nomor urut 5, Said Usman Abdullah (SUA) menjawab curhat yang disampaikan perwakilan petugas kebersihan tersebut. Disebutkannya bahwa tidak hanya sektor kebersihan saja yang bermasalah. Menurutnya, banyak persoalan lain di Kota Pekanbaru saat ini juga diterpa cobaan. Terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan.
"Sudah banyak sederet masalah di kota ini, mulai dari TBK PNS yang tidak dibayar, dana sertifikasi guru, dan pembangunan yang dibuat tidak ada yang selesai," paparnya.
Dari data yang diterimanya, hingga saat ini Pemko Pekanbaru berhutang hingga ratusan miliar. Persoalan ini buntut dari proyek-proyek bangunan yang dibangun menyedot APBD Kota Pekanbaru dan berujung mangkrak nya pembangunan di tengah jalan.
"Kota ini sudah bangkrut. Saya bagian dari anggota DPRD yang berhenti untuk menyelamatkan kota ini. Kalau saya tidak peduli untuk apa saya berhenti. Saya sampai dikucilkan di legislatif oleh kelompok-kelompok pemerintah karena proyek sampah Rp58 Miliar itu," jelasnya.
Dia menjelaskan, persoalan ini disebabkan karena kinerja pemerintah yang bekerja dengan tangan besi sehingga kota pekanbaru saat ini sudah jungkir balik.
"Ini sebenarnya kena di perencanaan. Selama ini kota Pekanbaru mendapat adipura dibidang kebersihan, tiba-tiba dipihak ketigakan yang kantornya tidak ada sama sekali. Nuansa bisnisnya tinggi sekali," pungkasnya.(Can)
