Pengamat : Harus Ada Manfaat dari Kegiatan ke Luar Negeri
[caption width="475" align="alignnone"]
Ilustrasi int[/caption]
Pekanbaru, SeRiau - Dipenghujung tahun 2016 lalu, Angggota DPRD Riau baru saja menyelesaikan kegiatan Studi Bandingnya ke Luar Negeri. Berdalih sudah ada penganggaran di APBD 2016, untuk membuka wawasan dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, hal ini diaggap boleh atau tidak melanggar ketentuan untuk dilaksanakan.
Salah seorang Dosen Fisip Univrab Riau yang juga merupakan pengamat Politik dan Pemerintahan, Andree saat dikonfirmasi menyebutkan, selaku pajabat publik mestinya sudah mengerti dan paham bahwa disamping aspek Legalitas penggunaan anggaran ada hal lain yang mesti jadi dipertimbangkan juga. "Bukan hanya faktor legalnya saja yang mesti dipertimbangkan. Ada faktor lain yang harus diperimbagkan juga", sebutnya.
Aspek lain yang mesti jadi pertimbangan tersebut menurut Andree diantaranya adalah Produktifitas Kemanfaatan yang didapat dari program yang dianggarkan. Kemudian juga masalah Sensitifitas Publik yang terkait dengan kewajaran sosial dan perasaan kolektif masyarakat terhadap program tertentu dimasa-masa kesulitan ekonomi seprti saat ini.
Ditempat terpisah, diakui sama oleh pengamat poliktik yang lain saat dikonfirmasi, Zaili Rusli. Menurutnya kepergian dari Anggota DPRD Riau itu apakah sudah mencerminkan keadaan masyarakat Riau atau tidak. Kemudian apa substansinya dalam bepergian itu. "Kalaupun ingin melakukan srudi banding, carilah negara yang karakternya sama dengan daerah kita", sebutnya semacam memberikan solusi.
Pada kesematan lain Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli dengan lantang mengatakan, study banding ke Luar Negeri yang dilakukan oleh Anggota Dewan Riau ada bentuk pertanggung jawabannya. Setiap Ketua Komisi yang ada dimintakan bentuk pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilakukan.
"Oo iyalah, kita pasti akan minta laporannya. Apa yang dilakukan mereka disana, pertemuannya dengan siapa. Mengenai realisasi atau urgensinya, ya namanya saja study banding, tentu saja kita belajar dengan negara-negara maju. Untuk bisa diaplikasikan ke daerah kita tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Paling tidak kita sudah melihat kemajuan negara-negara maju," sebutnya memberikan pengertian.
Disampaikan juga oleh Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini, dengan semakin banyak hal-hal baik atau bentuk kemajuan yang dilihat dari negara lain, tentu semakin banyak ilmu yang didapat oleh Anggota Dewan. Mana yang bisa diterapkan tentu akan diupayakan. "Kita tidak ingin juga Anggota Dewan ini seperti terkukung di daerah saja atau seperti kodok dalam tempurung," tambahnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai legalitas keberangkatan, Septina kembali menjelaskan kalau hal itu sudah dibenarkan. Anggarannya sudah ada di APBD. Sudah melalui verifikasi Kemendagri. "Kalau anggaran ini dicoret atau tanpa ada persetujuan Kemendagri, mana berani kami berangkat," katanya juga sembari enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi untuk tahun anggaran 2017 apakah ada lagi anggaran ke Luar Negeri. (Imt)
Ilustrasi int[/caption]
Pekanbaru, SeRiau - Dipenghujung tahun 2016 lalu, Angggota DPRD Riau baru saja menyelesaikan kegiatan Studi Bandingnya ke Luar Negeri. Berdalih sudah ada penganggaran di APBD 2016, untuk membuka wawasan dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, hal ini diaggap boleh atau tidak melanggar ketentuan untuk dilaksanakan.
Salah seorang Dosen Fisip Univrab Riau yang juga merupakan pengamat Politik dan Pemerintahan, Andree saat dikonfirmasi menyebutkan, selaku pajabat publik mestinya sudah mengerti dan paham bahwa disamping aspek Legalitas penggunaan anggaran ada hal lain yang mesti jadi dipertimbangkan juga. "Bukan hanya faktor legalnya saja yang mesti dipertimbangkan. Ada faktor lain yang harus diperimbagkan juga", sebutnya.
Aspek lain yang mesti jadi pertimbangan tersebut menurut Andree diantaranya adalah Produktifitas Kemanfaatan yang didapat dari program yang dianggarkan. Kemudian juga masalah Sensitifitas Publik yang terkait dengan kewajaran sosial dan perasaan kolektif masyarakat terhadap program tertentu dimasa-masa kesulitan ekonomi seprti saat ini.
Ditempat terpisah, diakui sama oleh pengamat poliktik yang lain saat dikonfirmasi, Zaili Rusli. Menurutnya kepergian dari Anggota DPRD Riau itu apakah sudah mencerminkan keadaan masyarakat Riau atau tidak. Kemudian apa substansinya dalam bepergian itu. "Kalaupun ingin melakukan srudi banding, carilah negara yang karakternya sama dengan daerah kita", sebutnya semacam memberikan solusi.
Pada kesematan lain Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli dengan lantang mengatakan, study banding ke Luar Negeri yang dilakukan oleh Anggota Dewan Riau ada bentuk pertanggung jawabannya. Setiap Ketua Komisi yang ada dimintakan bentuk pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilakukan.
"Oo iyalah, kita pasti akan minta laporannya. Apa yang dilakukan mereka disana, pertemuannya dengan siapa. Mengenai realisasi atau urgensinya, ya namanya saja study banding, tentu saja kita belajar dengan negara-negara maju. Untuk bisa diaplikasikan ke daerah kita tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Paling tidak kita sudah melihat kemajuan negara-negara maju," sebutnya memberikan pengertian.
Disampaikan juga oleh Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini, dengan semakin banyak hal-hal baik atau bentuk kemajuan yang dilihat dari negara lain, tentu semakin banyak ilmu yang didapat oleh Anggota Dewan. Mana yang bisa diterapkan tentu akan diupayakan. "Kita tidak ingin juga Anggota Dewan ini seperti terkukung di daerah saja atau seperti kodok dalam tempurung," tambahnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai legalitas keberangkatan, Septina kembali menjelaskan kalau hal itu sudah dibenarkan. Anggarannya sudah ada di APBD. Sudah melalui verifikasi Kemendagri. "Kalau anggaran ini dicoret atau tanpa ada persetujuan Kemendagri, mana berani kami berangkat," katanya juga sembari enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi untuk tahun anggaran 2017 apakah ada lagi anggaran ke Luar Negeri. (Imt)
