Pekanbaru, SeRiau - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Riau, Asri Auzar menyebutkan, hasil kerja yang sedang berjalan saat ini ditemukan ada 629 ribu hektar perkebunan sawit milik perusahaan berada di kawasan hutan. Ini dipastikan tidak masuk yang akan di holding zone (kawasan yang dirubah fungsi ,red) malah diserahkan pada pihak berwajib untuk ditindak lanjutinya sesuai aturan hukum berlaku.
"Ada 629 ribu hektar lahan perkebunan sawit yang mau diholding zone, sebelumnya dikatakan perkebunan milik masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pemiliknya adalah perusahaan besar yang mengatas namakan masyarkat. Ini mengorbankan masyarakat yang menguntungkan pihak perusahaan atau orang per orang. Jadi ditunda dulu biar diselesaikan dengan baik, diserahkan pada pihak berajib," sebutnya setelah itu baru diambil finalisi di RTRW.
Lebih jauh disampaikan juga oleh Politisi Demokrat ini, Pansus RTRW tetap akan melakukan holding terhadap jalan-jalan nasional, provinsi maupun jalan Kabupaten/Kota dan seluruh fasiliitas umum dan fasilitas sosial yang ada. "Begitu juga dengan 141 desa yang dulunya termasuk dalam kawasan hutan. Kita keluarkan dengan merubahnya tetap jadi yang sudah diperuntukkan seperti saat ini," tambahnya.
Dikatakan juga oleh Anggota dari Dapil Rokan Hilir ini, kerja Pansus perlu sedikit kehati-hatian. Karena menyangkut hajad hidup orang banyak seluruh masyarakat Riau. "Perda ini nanti akan dijadikan sebagai Perda induk dan pedoman bagi seluruh Kabupaten/Kota dalam membuat Perda RTRW masing-masing daerahnya," tambah Asri meyebutkan kenapa pembahasan Perda ini mengalami keterlambatan dalam pegesahan seharusnya tahun 2016, tapi dilucurkan di tahun 2017. (Imt)
