Trump Frustrasi dengan Perbatasan, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mundur
SeRiau - Satu lagimenteri di dalam kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mengundurkan diri.
Kali ini, sosok yang meletakkan jabatannya adalah Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen di tengah rasa frustrasi Trump akan perbatasan dengan Meksiko.
Dia mengunggah surat pengunduran diri di Twitter dengan mengatakan bahwa ini sudah waktu yang tepat baginya untuk mundur dari jabatannya.
Diwartakan BBC Minggu (7/4/2019), Nielsen menyatakan dia sangat bangga bisa bertugas bersama staf Kementerian Keamanan Dalam Negeri sejak 6 Desember 2017.
"Saya sangat bangga dengan tugas, dedikasi, dan komitmen mereka untuk memastikan negara kami aman dari segala ancaman," kata Nielsen.
Masih dalam kicauannya, menteri berusia 46 tahun itu berkata dia tetap bekerja setidaknya hingga Rabu (10/5/2019) untuk memastikan transisi berlangsung mulus.
Trump dilaporkan The Guardian menerima pengunduran diri Nielsen, dan langsung mengumumkan Komisioner Bea Cukai danPerbatasan Kevin McAleenan sebagai pengganti.
Sky News memberitakan, pengunduran diri itu berkaitan dengan kekecewaan Trump karena banyaknya migran dari Amerika Tengah memasuki AS tanpa dokumen.
Presiden ke-45 AS itu selalu mengatakan keberadaan migran ilegal itu sebagai darurat nasional, dan mengancam bakal menutup perbatasan.
Adapun bagi Nielsen, kepergiannya bisa jadi merupakan bentuk kelegaan setelah selama setahun terakhir dirinya terus dirumorkan membuat Trump kecewa.
Pada November 2018, beredar bocoran percakapan Trump yang mengeluhkan performa lemah Nielsen dan berniat mendepaknya pada akhir tahun.
Jika ditelisik lebih jauh, pada Mei 2018 New York Times memberitakan Trump mempermalukan Nielsen di depan seluruh kabinet.
Pasalnya, dia dianggap gagal dalam menurunkan jumlah migran ilegal. Saat itu, The Times melaporkan Nielsen pun mempertimbangkan mundur.
Belum lagi Nielsen harus mempertahankan sejumlah keputusan kontroversial bosnya. Termasuk membangun tembok di perbatasan Meksiko.
Permintaan itu sempat membuat AS mengalami layanan pemerintahan (shutdown) yang berlangsung selama 35 hari pada Desember 2018.
Lebih lanjut, Nielsen menyatakan bahwa Kongres dan hakim federal, bukan Trump, bertanggung jawab dalam gelombang masuknya migran ilegal.
"Saya berharap menteri yang baru bisa mendapat dukungan Kongres dan pengadilan dalam memperbaiki untuk memastikan keamanan di AS," jelas dia. (**H)
Sumber: KOMPAS.com
