Pekanbaru, Seriau
Puji Daryanto ST, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyarankan Pemko, untuk segera mengganti lampu penerangan jalan umum (JPU) dengan lampu LED yang notabene-nya lampu hemat energi. Pasalnya, dengan menggunakan lampu LED ini pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar 50 persen, atau sekitar Rp. 3 Miliar perbulan, selain itu, Pemko dapat meningkatkan dari sektor PAD.
Seperti diketahui, jumlah titik PJU di Kota Pekanbaru saat ini sebanyak 8.000 titik. Dari jumlah tersebut, Pemko harus membayar listrik PJU setiap bulannya Rp 7-8 miliar dari APBD. Sementara pajak yang diterima dari PJU setiap bulannya hanya Rp 5 miliar. Artinya, masih perlu subsidi dari APBD Rp 3 miliar setiap bulannya. "Kita dari Komisi IV sudah mengikuti seminar tentang lampu LED ini pekan kemarin. Produsen lampu hemat energi ini, PT Solaren dari Bandung yang bekerjasama PT PINS dari Jakarta, anak perusahaan PT Telkom, langsung melakukan sosialisasi. Mereka menawarkan investasi kepada Pemko dan Pemprov Riau," kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Puji Daryanto ST.
Perusahaan ini selaku pihak ketiga ini, bersedia melakukan penggantian PJU yang ada di Kota Pekanbaru. "Mereka menawarkan paket kerjasama dengan Pemko atau BUMD, dalam hal ini PD Pembangunan. Komisi IV yang ikut dalam seminar tersebut, melihat prospek penggantian lampu hemat energi ini sangat menguntungkan pemerinta,"
Sebab, Lanjut Puji, akan hemat dana subsidi dari PLN. Justru pemerintah dapat PAD dari pemakaian LED tersebut, jadi kami menilai, ini sangat penting untuk direalisasikan. Untuk daya lampu LED ini, tetap tetap menggunakan daya PLN, tapi bisa juga dengan tenaga surya. Yang perlu digarisbawahi pada program yang bertajuk Lampu Cerdas Nusantara ini, penggunaannya memakai sistem digital. Di beberapa daerah lain di Indonesia, sudah menggunakan lampu hemat energi ini. Di Riau, baru Kabupetan Pelalawan yang menggunakannya.
Diterangkan politisi PAN ini, saat ini bayar PJU setiap bulan antara Rp 7-8 miliar. Jika memakai LED ini, PJU bisa hemat 50 persen. "Jika hemat 50 persen, Pemko hanya membayar Rp 4 miliar. Sementara pendapatan dari pajak PJU Rp 5 miliar perbulan. Dengan begitu akan ada sisa Rp 1 miliar perbulan. Belum lagi dari kerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Kan ada pemasukan PAD ke Dispenda setiap bulan. Tinggal membuat polanya saja," terangnya.
Lebih lanjut disebutkannya, program ini sangat positif untuk dijalankan. Karenanya, Pemko harus melakukan hal ini. Apalagi tahun 2017 nanti, target yang dipatok untuk mengisi pundi PAD Rp 1 triliun lebih.
(Can)
