Kongres AS Selidiki Pemberian Pinjaman Deutsche Bank ke Bisnis Trump

SeRiau - Bank terbesar Jerman, Deutsche Bank, menghadapi penyelidikan di dua komisi DPR Amerika Serikat soal hubungan bisnisnya dengan Presiden Donald Trump. 

Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (24/1), Deutsche Bank menyatakan, mereka siap bekerja sama sepenuhnya dengan komisi di DPR AS.

"Deutsche Bank telah menerima pemanggilan penyelidikan dari Komisi Keuangan dan Komisi Intelijen DPR AS," demikian pernyataan resmi Deutsche Bank.

Manajemen Deutsche Bank mengaku terlibat dalam pembicaraan yang produktif menentukan cara terbaik dan paling tepat guna membantu komisi DPR AS.

Sejak DPR AS dikuasai kubu Partai Demokrat melalui pemilu paruh waktu 6 November 2018, komisi-komisi DPR makin mendalami seluk-beluk jaringan bisnis Trump, menyelidiki jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Trump sering dikritik terkait konflik kepentingan antara jabatannya sebagai Presiden AS dan kegiatan jaringan bisnisnya.

Seperti diketahui, jaringan bisnisnya meliputi usaha perhotelan, lapangan golf dan sebagainya. Trump sebelumnya mengklaim sudah mengundurkan diri dari kegiatan bisnisnya.

Menurut sebuah laporan keuangan pada 2018, Trump sedikitnya memiliki utang 130 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,8 triliun kepada Deutsche Bank Trust Company Americas, anak perusahaan Deutsche Bank.

Dana itu digunakan untuk bisnis properti, termasuk hotel Trump di bekas gedung kantor pos di Washington DC.

Penolakan Deutsche Bank

Komisi Keuangan yang diketuai oleh Maxine Waters dari kubu Partai Demokrat memiliki kewenangan terluas untuk menyelidiki hubungan Trump dengan Deutsche Bank.

Ketika Partai Republik masih menguasai DPR AS, Maxine Waters pada 2017 pernah mencoba meminta dokumen dari Deutsche Bank mengenai transaksinya dengan Donald Trump dan jaringan bisnisnya.

Selain itu, juga informasi tentang potensi pencucian uang dari Rusia melalui Deutsche Bank.

Deutsche Bank saat itu menolak permohonan Waters, dengan berargumen undang-undang privasi mencegahnya menyerahkan informasi tersebut tanpa adanya panggilan resmi dari Komisi terkait.

Ketika itu, Partai Republik mengabaikan permintaan Waters agar Komisi Keuangan melakukan penyelidikan.

Sekarang, sebagai Ketua Komisi Keuangan, Waters secara resmi bisa memanggil wakil Deutsche Bank untuk memberikan keterangan yang diperlukan. (**H)

Sumber: KOMPAS.com