Erdogan: Turki Tidak Bermaksud Bahayakan Kerajaan Saudi dengan Kasus Khashoggi
SeRiau - Pemerintahan Turki menjadi salah satu negara yang paling keras mendesak Arab Saudi dalam mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Berbicara kepada wartawan saat di KTT G20 di Buenos Aires, Sabtu (1/12/2018), Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan, desakan yang diberikan negaranya tidak ditujukan untuk mengusik keluarga kerajaan Saudi.
Erdogan menekankan, pengungkapan kasus pembunuhan Khashoggi juga akan menjadi kepentingan monarki Saudi.
"Kami tidak pernah sekalipun melihat masalah ini sebagai isu politik. Kami hanya ingin memastikan bahwa kasus pembunuhan ini dapat terungkap dalam segala aspek dan para pelaku diadili," kata Erdogan.
"Kami tidak memiliki kepentingan untuk mencelakakan negara Arab Saudi atau keluarga kerajaan Saudi. Kami hanya meyakini bahwa mengungkap semua aspek pembunuhan dan menuntut semua pelaku akan menjadi kepentingan Arab Saudi," tambahnya.
Jurnalis Jamal Khashoggi dilaporkan hilang setelah memasuki kantor konsulat Saudi di Istanbul, Turki, awal Oktober lalu.
Riyadh yang awalnya menyangkal Khashoggi telah terbunuh belakangan mengakui bahwa jurnalis itu telah dibunuh sekelompok pria, kemudian tubuhnya dimutilasi dan dilarutkan dengan asam sebelum dibuang ke saluran pembuangan.
Erdogan pernah mengatakan bahwa pembunuhan tersebut diperintahkan oleh pemimpin tertinggi kerajaan Saudi, namun menegaskan bukan oleh Raja Salman.
Pernyataan itu secara tak langsung menempatkan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.
Erdogan juga mengatakan, pangeran berusia 33 tahun itu telah mengutus jaksa utamanya ke Turki untuk bersama-sama menjalankan penyelidikan kasus pembunuhan Khashoggi.
Namun pada akhirnya, pihak Saudi justru gagal membagi informasi terkait penyelidikan dengan Turki.
Sebaliknya, Ankara mengklaim memiliki dokumentasi terkait kasus tersebut berupa rekaman suara yang telah dibagikan kepada semua negara yang memintanya, termasuk Amerika Serikat dan Arab Saudi. (**H)
Sumber: KOMPAS.com
