KARIMUN, SeRiau - Bupati Karimun Aunur Rafiq menegaskan kepada seluruh pihak swasta yang masih menggunakan aset pemerintah daerah agar nantinya mengantongi dasar pemakaisan dengan status hukum yang sah, dengan tujuan agar memiliki nilai pemasukan bagi daerah.
Hal itu ia sampaikan usai membuka kegiatan bimbingan teknis dan penyuluhan penyusunan barang milik daerah yang digelar Bagian Perlengkapan Pemkab Karimun di Gedung Serbaguna Kantor Bupati, Senin (21/11).
"Aset daerah yan dikelola oleh pihak swasta atau BUMD itu nanti akan dikerjasamakan. Sifatnya memberikan pendapatan asli daerah (PAD)," kata Rafiq.
Dikatakan, nilai aset yang dimiliki Pemkab Karimun per tahun 2015 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp2.396.437.396.497,49. Yang terdiri dari aset tanah senilai Rp471 Miliar, peralatan dan mesin senilai Rp237 Miliar, gedung dan bangunan senilai Rp586 Miliar, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp944 miliar, aset tetap lainnya Rp13 Miliar dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp145 Miliar.
"Kita menilai ada hal yang sangat penting dimana aset daerah sekarang ini sudah melebihi Rp2 Triliun nilainya, yang tercatat dan melekat di seluruh SKPD. Makanya kita minta narasumber yang berkompeten datang kesini serta memberikan materi dalam menangani soal aset," kata Rafiq.
Dia berharap antar seluruh SKPD dapata saling berkomunikasi dan terkoneksi dengan baik sehingga data yang ada dapat diakses dengan baik. Dengan demikian dapat pula diketahui pergerakan tentang masalah aset yang terus bertambah menyusut seiring berjalannya waktu.
Sementara predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh empat tahun berturut-turut sampai juga disebabkan oleh aset daerah yang sudah terkelola dengan baik. Sehingga dengan digelarnya bimtek tersebut diharapkan agar lebih memantapkan lagi soal pengelolaan aset.(*)
