KARIMUN, SeRiau - Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan keluh kesah kepada Anggota DPD RI Dapil Kepri, Haripinto Tanuwijaya saat melakukan kunjungan dalam rangka reses ke Kabupaten Karimun, Senin (14/11).
Dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas Bupati Karimun itu, Rafiq menyampaikan lima poin penting yang sampai saat ini tak kunjung selesai dan seluruhnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Pertama soal kelanjutan Pelabuhan Peti Kemas - Malarko. Rafiq mengaku sudah tiga kali mendatangi Kementrerian Perhubungan untuk meminta agar segera melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut. Karena tahap awal sudah dibangun namun tidak sampai setengah yang diselesaikan.
"Sementera anggaran yang sudah digunakan dalam membangun Pelabuhan Malarko ini mencapai Rp240 Miliar yang bersumber dari APBN. Sampai hari ini belum selesai bahkan belum sampai separuh, sementara proyek ini sudah dua tahun ini terhenti. Tahun 2015 kemarin sempata ada dana yang masuk ke KSOP tapi mereka tidak siap untuk melaksanakan. Kami sudah sampaikan transfer saja dana itu ke daerah dan kami sanggup lanjutkan ini," ucap Rafiq dihadapan Haripinto.
Jika tidak pun lanjutnya, Kementerian Perhubungan bisa saja melanjutkannya tanpa menyerahkan anggaran kepada daerah, namun memberikan dalam bentuk barang yang sudah jadi nantinya. "Saya sudah dapat informasi bahwa tahun 2017 akan dilanjutkan, tapi masih katanya belum ada kejelasan. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan memang menjadi PR dari Kementerian Perhubungan," harapnya.
Masih PR bagi Kementerian Perhubungan lanjutnya, dalam hal ini adalah penyelesaian proyek landasan pacu Bandara Sungai Bati, yang saat ini hanya memiliki panjang 1400 meter, dan baru bisa digunakan oleh pesawat Susi Air. Dia berharap agar paling tidak bisa dilanjutkan sampai 1800 meter atau 2 kilometer.
Persoalan lain menurutnya adalah, pemindahan pelabuhan bongkar muat Taman Bunga ke Pelabuhan Parit Rampak, persiapannya saat ini sedang dilakukan pemasangan breasting dolphin. Setelahnya akan dilakukan tim pengkajian dari Kemenhub.
Tak kalah pentingnya adalah status jalan nasional di Kabupaten Karimun hanya mencapai 41 Kilometer. Sehingga panjang jalan itu tidak dapat dibagi ke pulau-pulau termasuk di Kundur. Sehingga sampai saat ini Kundur tidak tersentuh oleh pembangunan jalan yang memadai.
Termasuk konekktifitas yang akan dibangun sebanyak enam jembatan, dengan menghubungkan Pulau Kundur ke Pulau Belat, diteruskan ke Pulau Papan, Pulau Lumut, Pulau Parit dan Pulau Tulang. Dia berharap agar pemerintah pusat dapat merespon dengan cepat.
Sementara Haripinto menanggapi, apa yang disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq akan disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan domain masing-masing di Kementerian.
"Saya mendapat banyak masukan dan saya masih punya PR untuk diperjuangkan serta dilanjutkan ke tingkat pusat. Terutama listrik, selain itu tentu di pulau kecil. Untuk di Pulau Karimun untuk masalah air bersih sudah mulai ada perkembangan meskipun sekarang masih dalam tahap pengerjaan dalam konektifitas waduk atau sumber air," katanya.
Meski kebijakan sekarang ditarik semua ke Provinsi, namun bisa saja diusulkan dan tetap saja dapat disampaikan oleh pemerintah Kabupaten yang mengetahui kondisi masyarakatnya.
"Kebetulan saya sebagai anggota DPD RI, kebetulan prioritas pemerintah pusat itu kan mengenai infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, konektifitas di Perhubungan. Tentu kami pun tergerak untuk melihat langsung apa yang bisa kita kejar dan apa yang bisa diperbaiki," ucapnya.(*)
