Dua Bulan Usai Pertemuan Trump-Kim Jong-un, Denuklirisasi Korut Dinilai Gagal
SeRiau - Laporan investigasi oleh situs berita Vox menyebut Korea Utara berulang kali menolak proposal denuklirisasi yang diajukan Amerika Serikat (AS).
Dalam laporan yang dirilis pada Rabu 8 Agustus 2018 itu, disebutkan pula bahwa rentang waktu bagi Pyongyang memangkas persenjataan nuklir sebesar 60-70 persen dalam enam atau delapan bulan ke depan, dan menyerahkan hulu ledaknya ke pihak ketiga.
Sebagai gantinya, Vox melaporkan, AS akan mencabut sanksi ekonomi dan menghapus Korea Utara dari daftar sponsor negara terorisme.
Mengutip dua sumber anonim yang akrab dengan isu terkait, Vox melaporkan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah membuat tawaran kepada mitranya dari Korea Utara Kim Yong-chol berkali-kali, namun hampir selalu ditolak.
Sebagaimana dikutip dari South China Morning Post pada Kamis (9/8), hampir dua bulan setelah pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni, negosiasi denuklirisasi antara kedua negara dinilai gagal dalam beberapa hal.
Tak lama setelah pertemuan bersejarah tersebut, Presiden Trump sempat berujar di Twitter bahwa "Tidak ada lagi Ancaman Nuklir dari Korea Utara".
Namun, dalam memberi kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada akhir Juni, Pompeo mengakui bahwa Korea Utara masih memproduksi bahan nuklir, meskipun telah disepakati janji untuk denuklirisasi.
Badan-badan intelijen AS dikabarkan percaya bahwa Pyongyang telah meningkatkan produksi bahan bakar untuk senjata nuklir di beberapa situs rahasia dalam beberapa bulan terakhir, NBC News melaporkan, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.
"Amerika Serikat telah melakukan hal-hal sesuai dengan deklarasi Singapura. Hanya Korea Utara yang belum mengambil langkah-langkah, yang kami rasa perlu untuk melakukan denuklirisasi," ujar Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel, Selasa 7 Agustus.
Bolton mengatakan bahwa AS akan terus menerapkan tekanan ekonomi sampai Pyongyang menghasilkan bukti komitmennya. "Rencana bahwa kami akan mengendurkan sanksi tidak lebih dari pernyataan Korea Utara, di mana saya pikir bukanlah hal utama yang dipertimbangkan dalam kondisi seperti sekarang ini," katanya.
Randall Schriver, asisten menteri pertahanan untuk urusan keamanan Asia dan Pasifik di Kementerian Pertahanan AS, mengatakan dalam sebuah agenda pada hari Selasa bahwa Pentagon akan "bertanya ke Menteri Luar Negeri Pompeo dan presiden untuk memberi petunjuk tentang penilaian mereka terhadap bagaimana negosiasi akan berjalan".
Pada akhir Juni, Pentagon tanpa henti menangguhkan latihan militer dengan pasukan Korea Selatan di Semenanjung Korea, dalam upaya yang diinisiasi oleh Trump, guna mendukung negosiasi dengan Korea Utara. (**H)
Sumber: Merdeka.com