PEKANBARU, SeRiau - Perhatian Pemprov Riau pada masyarakat miskin sangat besar, hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Plt Gubri menegaskan, pemrov Riau telah menganggarkan dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"Pelayanan pada masyarakat harus ditingkatkan. Masyarakat miskin juga harus diperhatikan semua haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Plt Gubri.
Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program itu bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah.
Jamkesda merupakan jaminan kesehatan berskala daerah. Aspek pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorgangisasiannya ditetapkan Pemprov Riau.
Masyarakat pun mendapatkan jaminan berobat gratis jika sudah mendapatkan kartu Jamkesda ini secara resmi dengan data yang valid. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk asuransi kesehatan, Jamsostek, dan lain-lain.
Dorong Akreditasi Puskesmas
Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga berupaya meningkatkan akreditasi puskesmas. Hal tersebut terpapar pada pertemuan koordinasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, yang diikuti jajaran dinas kesehatan se-Riau dan juga pengelola Puskesmas se-Riau dalam rangka akreditasi Puskesmas se Provinsi Riau.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Syafril. Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting mengenai program upaya kesehatan masyarakat di jajaran dinas kesehatan dan Puskesmas di Riau, di antaranya mengenai kinerja pelayanan di Puskesmas.
"Saat ini masyarakat semakin mempunyai banyak pilihan, mereka sekarang bebas memilih di mana mereka merasa nyaman untuk berobat, maka mereka berobat ke sana. Selama ini, puskesmas dengan hanya ada petugas sampai jam 12 siang, sementara klinik berobat menyediakan layanan berobat 24 jam penuh. Lama-kelamaan puskesmas akan ditinggalkan masyarakat. Jadi, perlu dilakukan akreditasi puskesmas," ujarnya.
Menurut Andra, yang menjadi tantangan bagi pelaku kesehatan masyarakat di Riau, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, saat ini sudah diberlakukan sistem pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
"Banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari keramahan petugas, hingga jam layananan. Kami harus iri dan belajar dari keramahan petugas kesehatan di rumah sakit swasta. Akibatnya, masyarakat pun rela antre berlama-lama di rumah sakit swasta itu. Nah, bagaimana dengan puskesmas atau pun rumah sakit pemerintah," ungkapnya.
Tingkatkan Pelayanan di Tiga RSUD
Pemerintah Provinsi Riau saat ini memiliki sedikitnya tiga rumah sakit yang menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat di Pekanbaru, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, RSUD Petala Bumi dan RSUD Jiwa Tampan.
Dari ketiga RSUD ini, diminta agar menjadi barometer tempat berobat masyarakat, sesuai dengan program pemerintah, murah berkualitas. Artinya, jangan sampai ada lagi keluhan masyarakat soal pelayanan dan penanganan yang tidak seperti yang diharapkan.
"Jadi kami minta supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk dapat meningkatkan pelayanan di tiga RSUD ini," kata anggota Komisi E DPRD Riau Ade Hartati Rahmat.
Selama ini, disampaikan Ade yang juga merupakan politisi PAN, keberadaan RSUD milik pemerintah ini selalu saja dibandingkan dengan RS swasta. Di mana di RS swasta pelayanannya bagus dan pegawainya ramah-ramah dalam memberikan pelayanan. Ini bertolak belakang dengan RSUD milik pemerintah
.(Adv/hmsriau)
