Soal 10 WNI di Filipina, Kemenlu sebut tenggat 8 April 2016 ‘tidak pernah ada’
Upaya pembebasan 10 WNI yang ditawan sebuah kelompok di Filipina belum menemui titik terang. Apalagi Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tenggat pembayaran uang tebusan yang disebut berakhir pada 8 April 2016 “tidak pernah ada” dalam negosiasi.
Kepada BBC Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal selaku Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri mengaku baru mendengar bahwa tenggat pembayaran uang tebusan untuk membebaskan ke-10 WNI yang ditawan di Filipina jatuh pada Jumat, 8 April 2016. ‘Kalau soal tanggal 8 sejauh ini tidak pernah ada dalam komunikasi’, sebut Iqbal saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Ketika ditanya mengenai kepastian pembayaran tebusan pada 8 April, Iqbal menjawab: ‘Yang jelas itu bukan timeframe yang kita tahu’. Informasi tenggat pembayaran uang tebusan sebanyak 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar dikabarkan surat kabar Filipina, the Inquirer. Harian itu merujuk sebuah video yang diunggah ke Facebook oleh akun terkait kelompok milisi. Dalam video tersebut, beberapa milisi bersenjata yang mengklaim diri sebagai kelompok Abu Sayyaf mengatakan bakal membunuh para tawanan apabila uang tebusan tidak dibayar hingga 8 April 2016. Soal tenggat waktu juga pernah disebutkan keluarga salah satu tawanan kepada Kompas.com. Menurut Sam Barahama, kakak nahkoda Peter Tonsen Barahama, para penyandera meminta tebusan 50 juta peso dan memberi batas waktu hingga 26 Maret 2015. Polisi dan militer Filipina mengaku belum bisa memberi informasi terperinci soal 10 warga Indonesia yang diculik di perairan Tambulian, lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina. Namun, militer Filipina tak menganjurkan pembayaran uang tebusan. "Kami menganut kebijakan tidak membayar uang tebusan," kata Filemon Tan Jr, juru bicara Komando Mindanao Barat dari militer Filipina.
