Gagal Kelola Sampah, Roni : Pemko Kontrak Angkutan Lewat Swastanisasi
Pekanbaru, SeRiau- Setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru gagal dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di pengelolaan sampah, kini DPRD Kota Pekanbaru, menyarankan agar Angkutan Sampah dikontrak melalui swastanisasi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, kepada wartawan Selasa (15/08/17) di DPRD Kota Pekanbaru.
Pemko Pekanbaru dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, diminta melakukan persentase kebutuhan yang ada saat ini dalam pengelolaan sampah di 12 Kecamatan.
Saran yang disampaikan oleh Politisi Partai Golkar itu mengingat, Kota Pekanbaru sebelumnya menjadi sorotan Nasional karena dianggap gagal dalam melakukan pengelolaan sampah. Buntut kegagalan ini disebabkan adanya kerjasama operator swasta dibawah kendali PT Multi Inti Guna (MIG).
"Problem yang mendasar dari DLHK saat ini berkaitan dengan SDM. Supaya Schedule ini bekerja maksimal tentu harus ada penambahan dari SDM," kata Roni.
Belajar dari pengalaman pahit sebelumnya, pihaknya tak ingin pengelolaan sampah jatuh lagi melalui pihak ketiga. DLHK diminta berhati-hati dalam menjalin kerjasama agar kejadian serupa tidak terulang kembali untuk kedua kalinya.
"Kita menyarankan kendaraannya dikontrak kepada swasta, kendaraannya dikontrak bukan operatornya dikontrak," jelasnya.
Dari persentase yang dilakukan bersama DLHK Pekanbaru dan perusahaan swasta angkutan sampah, Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, perlu pengelolaan dan penanganan sampah yang up to date dan didukung mobil penyapu jalan yang berteknologi tinggi.
"Kalau Pemko tak punya anggaran, perlu pemerintah melobi Pemprov dan Pemerintah Pusat. Karena ibukota Pekanbaru ini perlu menjadi percontohan dari ibukota yang lain," ucapnya menyarankan.
Dari persentase yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru bersama Komisi IV, saat ini DLHK memiliki armada angkutan sampah lebih kurang 150 unit dari berbagai spesifikasi.
"Kendaraan operasional yang tersedia dan layak jalan saat ini hanya 50-70 unit. Itu persentase yang disampaikan. Jika yang tersedia 50 unit, gunakan posting anggaran ini kepada Pemerintah. Sisanya gunakan hibah kalau ada bantuan dari Pemprov," ungkapnya.
Dia berharap, kendaraan operasional berteknologi tinggi nanti, bisa menuntaskan persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru terutama di Jalan Protokol. Selain itu, perlu peran serta masyarakat juga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
"Antara pemerintah dan masyarakat punya peranan, kalau teknologi canggih namun tidak didukung oleh masyarakat, sama saja ini tidak maksimal," tutupnya. ( ***)
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, kepada wartawan Selasa (15/08/17) di DPRD Kota Pekanbaru.
Pemko Pekanbaru dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, diminta melakukan persentase kebutuhan yang ada saat ini dalam pengelolaan sampah di 12 Kecamatan.
Saran yang disampaikan oleh Politisi Partai Golkar itu mengingat, Kota Pekanbaru sebelumnya menjadi sorotan Nasional karena dianggap gagal dalam melakukan pengelolaan sampah. Buntut kegagalan ini disebabkan adanya kerjasama operator swasta dibawah kendali PT Multi Inti Guna (MIG).
"Problem yang mendasar dari DLHK saat ini berkaitan dengan SDM. Supaya Schedule ini bekerja maksimal tentu harus ada penambahan dari SDM," kata Roni.
Belajar dari pengalaman pahit sebelumnya, pihaknya tak ingin pengelolaan sampah jatuh lagi melalui pihak ketiga. DLHK diminta berhati-hati dalam menjalin kerjasama agar kejadian serupa tidak terulang kembali untuk kedua kalinya.
"Kita menyarankan kendaraannya dikontrak kepada swasta, kendaraannya dikontrak bukan operatornya dikontrak," jelasnya.
Dari persentase yang dilakukan bersama DLHK Pekanbaru dan perusahaan swasta angkutan sampah, Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, perlu pengelolaan dan penanganan sampah yang up to date dan didukung mobil penyapu jalan yang berteknologi tinggi.
"Kalau Pemko tak punya anggaran, perlu pemerintah melobi Pemprov dan Pemerintah Pusat. Karena ibukota Pekanbaru ini perlu menjadi percontohan dari ibukota yang lain," ucapnya menyarankan.
Dari persentase yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru bersama Komisi IV, saat ini DLHK memiliki armada angkutan sampah lebih kurang 150 unit dari berbagai spesifikasi.
"Kendaraan operasional yang tersedia dan layak jalan saat ini hanya 50-70 unit. Itu persentase yang disampaikan. Jika yang tersedia 50 unit, gunakan posting anggaran ini kepada Pemerintah. Sisanya gunakan hibah kalau ada bantuan dari Pemprov," ungkapnya.
Dia berharap, kendaraan operasional berteknologi tinggi nanti, bisa menuntaskan persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru terutama di Jalan Protokol. Selain itu, perlu peran serta masyarakat juga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
"Antara pemerintah dan masyarakat punya peranan, kalau teknologi canggih namun tidak didukung oleh masyarakat, sama saja ini tidak maksimal," tutupnya. ( ***)
