Meski Novanto Tersangka, Golkar Target Menang 60% di Pilkada 2018
Jakarta, SeRiau-
Sekjen Golkar Idrus Marham menegaskan roda parpol tetap bergerak kencang meski sang Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Golkar menargetkan menang 60 persen pada Pilkada 2018.
"Kita harus pastikan bahwa agenda-agenda politik ke depan tetap kita hadapi. Pilkada 2018 kita tingkatkan kinerja dan kita harus menang lebih daripada 60 persen, demikian juga menghadapi Pemilu 2019, itu adalah komitmen DPD 1 seluruh Indonesia. Jadi boleh (Novanto) tersangka, tapi tidak boleh berhenti," ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Idrus juga meyakinkan tak ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Novanto sebagai ketum. "Bila terjadi Munaslub itu pasti akan menyulut adanya perpecahan dan konsolidasi selama ini yang sudah solid," jelasnya.
Idrus mengatakan, pengurus Golkar di tingkat daerah merasa prihatin karena Novanto berstatus tersangka. Namun, ia meyakini hal tersebut menjadi pemicu parpol lebih bekerja keras.
"Justru partai Golkar dalam beberapa hal menghadapi masalah banyak hal yang menyampaikan kepada kami bahwa ini adalah satu pemicu juga untuk memacu bagi seluruh keluarga besar partai Golkar untuk meningkatkan kinerja," urainya.
Idrus mengakui ada beberapa pihak yang ingin Novanto meletakkan jabatannya sebagai ketum dan ketua DPR. Namun, Golkar tidak mengambil pusing.
"Kita ini aturan jadi kita tidak boleh karena audah terbuka semua dikit-dikit orang diberi isu adalagi rekayasa untuk mengundurkan diri, itu tidak boleh terjadi. Sistem itu salah satu kuncinya taat asas sistem, itu kuncinya mengikuti aturan main yang ada," tutupnya. (Sumber : Detiknews.com)
"Kita harus pastikan bahwa agenda-agenda politik ke depan tetap kita hadapi. Pilkada 2018 kita tingkatkan kinerja dan kita harus menang lebih daripada 60 persen, demikian juga menghadapi Pemilu 2019, itu adalah komitmen DPD 1 seluruh Indonesia. Jadi boleh (Novanto) tersangka, tapi tidak boleh berhenti," ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Idrus juga meyakinkan tak ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Novanto sebagai ketum. "Bila terjadi Munaslub itu pasti akan menyulut adanya perpecahan dan konsolidasi selama ini yang sudah solid," jelasnya.
Idrus mengatakan, pengurus Golkar di tingkat daerah merasa prihatin karena Novanto berstatus tersangka. Namun, ia meyakini hal tersebut menjadi pemicu parpol lebih bekerja keras.
"Justru partai Golkar dalam beberapa hal menghadapi masalah banyak hal yang menyampaikan kepada kami bahwa ini adalah satu pemicu juga untuk memacu bagi seluruh keluarga besar partai Golkar untuk meningkatkan kinerja," urainya.
Idrus mengakui ada beberapa pihak yang ingin Novanto meletakkan jabatannya sebagai ketum dan ketua DPR. Namun, Golkar tidak mengambil pusing.
"Kita ini aturan jadi kita tidak boleh karena audah terbuka semua dikit-dikit orang diberi isu adalagi rekayasa untuk mengundurkan diri, itu tidak boleh terjadi. Sistem itu salah satu kuncinya taat asas sistem, itu kuncinya mengikuti aturan main yang ada," tutupnya. (Sumber : Detiknews.com)
