SeRiau-  Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M Sabarudi ST mengatakan hasil perubahan Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kota Pekanbaru bersama d pimpinan DPRD mengagendakan jadwal pelaksanaan Memorandum of  Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni 2023 pada 30 Oktober 2022. 

" Terjadi perobahan, rencananya pada tanggal 24 Oktober, dirobah berdasarkan rapat Banmus bersama pimpinan kembali diagendakan pada 30 Oktober 2022 dilakukan MoU KUA-PPAS APBD murni tahun 2023. Setelah itu dilakukan pembahasan lagi kurang lebih sebulan lamanya dan setelah itu baru kembali dilakukan pengesahan," kata Sabarudi ketika ditemui dikantornya, Rabu (19/10/2022).

Sabarudi juga mengungkapkan saat ini DPRD sedang bekerja masih dalam proses pembahasan KUA PPAS yang dibahas di tingkat Komisi sesuai dengan bidang masing-masing. 

" Sudah dari pekan lalu dilakukan pembahasan dan sampai hari ini sudah di bahas di Komisi-komisi terkait pembahasan APBd 2023. Untuk laporannya dalam pekan depan masuk ke Banggar dan nanti selanjutnya Banggar kan bekerja sampai kita melakukan MoU KuA PPAS APBD 2023," jelas Sabarudi.

Politisi PKS ini juga mengungkapkan skala prioritas anggaran di tahun 2023 nanti diminta persoalan hal-hal yang mendasar di tengah masyarakat saat ini seperti persolan banjir, persoalan sampah, jalan berlobang dan juga persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang membantu  Pemerintah Kota (Pemko)  seperti RT/RW, Posyandu, MDA, Beasiswa untuk pelajar karena ini penting. 

" Termasuk juga pemberian santunan kepada orang-orang yang meninggal di Kota Pekanbaru dan ini menjadi sebuah ide yang bagus walaupun nanti pengeshannya ada di DPRd mudahan ini bisa menjadi pertimbangan  kita karena memang masyarakat kita ini perlu dikuatkan dalam kondisi kemarin kita masa pandemi sekarang ekonomi sudah mulai bangkit dan perlu di topang dengan stimulan dari berbagai pihak," ungkapnya.

Sabarudi juga mengharapkan fokus APBD murni 2023 nanti memang yang mendasar dulu seperti hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

" Apalagi sekarang masa berbenah dari masa pandemi dan kita kuatkan kembali terkait motivasi dan semangat masyarakat," ungkapnya.

Sabarudi juga menambahkan angka yang diusulkan Pemko untuk RAPBD 2023 yang diajukan Rp2,65 Miliar  tapi menjadi catatan bagi kita semua kemarin di Perubahan 2022 itu kan yang diajukan diawal itu bertambah menjadi 2,8  tapi kita pangkas di Banggar dan DPRD menjadi Rp2,521 Miliar. Artinya berkurang, pertimbangannya kalau kita ikuti Rp2,8 Miliar itu kemungkinan besar kita berhutang tunda bayar itu mencapai Rp 250 miliar sampai 300 miliar. Tentu ini nantinya akan menyusahkan kita tahun 2023.

"Makanya kita sepakat angka riil saja . Berapa kemampuan kita untuk mendapatkan uang. Itulah yang kita jadikan sehingga dapat di angka Rp2,251 miliar itu. Dengan seperti ini,  mudah-mudahan nanti di 2023 ini kondisinya sudah mulai normal dan mudah-mudahan kita lebih maksimal. Bisa jadi Rp2,65 miliar ini nantinya bisa bertambah," pangkasnya. (***)