SeRiau - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan tengah berupaya menyiapkan testing covid-19 dengan metode rapid tes antigen bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada Serentak 2020.

Penggunaan rapid tes antigen dianggap lebih ekonomis ketimbang tes swab. Namun keakuratan hasil rapid tes antigen diklaim lebih tinggi dibanding rapid tes antibodi.

"Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan testing dengan kualitas yang lebih baik secara bertahap, misalnya menyediakan rapid tes antigen sebagai rencana dalam waktu dekat karena lebih ekonomis dan hasilnya cepat," kata Wiku saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/11).

Sejauh ini, Wiku mengatakan, para petugas KPPS itu hanya akan dites dengan metode rapid antibodi sebagai upaya deteksi covid-19.

Wiku menjelaskan, penggunaan rapid tes antibodi masih digunakan untuk skrining. Jika pada saat pengetesan kepada petugas KPPS ditemukan hasil reaktif, maka akan dilakukan tes lanjutan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Rapid test yang diperbantukan [untuk petugas KPPS] adalah bentuk upaya skrining. Jika ada yang reaktif dari hasil skrining tersebut maka harus di follow up dengan swab PCR lanjutan," ungkap Wiku.

Rapid tes antibodi diketahui kerap mengeluarkan hasil negatif atau positif palsu, karena hanya bisa mendeteksi antibodi virus yang telah terbentuk dalam tubuh. Sementara masa inkubasi virus dalam tubuh membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan.

Rapid tes antibodi memiliki akurasi rendah, apalagi jika dilakukan pengetesan saat masa awal inkubasi covid-19. Hingga saat ini, rapid tes antibodi hanya diperuntukkan sebagai skrining awal, bukan untuk mendiagnosis covid-19.

Sementara Wiku enggan berkomentar lebih lanjut saat disinggung soal risiko penularan akibat hasil rapid test antibodi yang kerap keliru.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan hanya menggunakan rapid test untuk memeriksa petugas KPPS, sebelum bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan pihaknya tak memiliki pilihan lain lantaran tes swab dinilai butuh anggaran besar. Sementara pemerintah pusat hanya membantu untuk rapid test.

"Kita tidak punya pilihan karena memang pertama bahwa untuk swab itu lumayan mahal biayanya. Kita hanya di-support pemerintah pusat untuk melakukan rapid," kata Ilham dalam webinar KPU belum lama ini.

KPU diklaim telah menyiapkan sejumlah aturan penerapan protokol kesehatan saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember nanti. Aturan tersebut, kata dia, telah disimulasikan di beberapa daerah penyelenggara Pilkada dan akan dilakukan serentak pada 21 November mendatang.

 

 

 

Sumber CNN Indonesia