KARIMUN, SeRiau - Pemkab Karimun mulai atau mentransformasikan pengguna layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang mendapatkan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, pergantian jaminan kesehtan bagi masyarakat miskin kepada BPJS itu sudah dimulai sejak awal tahun 2017 ini. Sehingga sampai Maret sudah tercatat sebanyak 2093 pengguna JPKM serta SKTM yang dialihkan kepada BPJS kesehatan.

"Itu kan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah yang dianggarkan oleh APBD dan itu akan diserahakn kepada masyarakat Kabupaten Karimun dari jumlah yang mencapai puluhan ribu masyarakat tak mampu. Meskipun diganti ke BPJS, masyarakat tak mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, karena dibiayai oleh pemerintah daerah," kata Rafiq, Jum'at (17/3) usai menghadiri kegiatan di Masjid Agung Poros.

Bagi masyarakat pengguna JPKM atau SKTM yang belum diganti menjadi BPJS, masih akan tetap berlaku sampai nanti telah diverifikasi dan dialihkan kepada program KIS.

"Jumlah pengguna JPKM dan SKTM ada puluhan ribu, saya tidak hapal angkanya dan yang baru selesai diganti jadi BPJS baru 2093 jiwa. Target kita harus bisa selesai secepatnya. Oleh karena itu kami menghimbau agar masyarakat segera mengurus kartunya ke BPJS. Kan sekarang urusnya gampang dan pelayanannya sudah ada disini," tambahnya.

Dengan kata lain lanjut Rafiq, pengguna JPKM atau SKTM tetap masih bisa mendapatkan layanan kesehtan, namuan secara perlajan nantinya semua akan dihilangkan dan berganti menjadi BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Diberitakan sebelumnya, fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin yang kini masih menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dipastikan tidak akan berlaku lagi per Januari 2017. Sehingga semua masyarakat miskin akan diberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan program dari Presiden Joko Widodo.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial menyebutkan, jumlah pengguna SKTM atau JPKM secara keseluruhan mencapai 47.927 jiwa atau sekitar 8000 Kepala Keluarag yang merupakan angka pasti dari Kementerian Sosial. Sedangkan dasar pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.(*)