Seriau,- Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Roni Rakhmat dengan tegas mengatakan jangan ada bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK dan SLB di Provinsi Riau yang berurusan dengan hukum. Dana yang bersumber dari uang negara itu harus dipertanggung jawabkan secara jelas.
" Saya tekankan jangan ada bendahara SMA/SMK/ SLB yang berurusan dengan hukum. Aturan pengguanaan dana BOS itu sudah jelas, dan harus dijalankan sebagai semestinya," kata Roni saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK dan SLB se Provinsi Riau Wilayah 2 tahun 2024, Jumat (19/7) malam di Hotel Furaya Pekanbaru
Dikatakan Roni, pengunaan dana BOS harus sesuai dengan peruntukanya secara jelas sesuai juknis. Jangan sampai dana tersebut disalahgunakan atau dimanipulasi oleh sekolah.
Bendahara BOS merupakan orang sangat penting dalam mengelola dana BOS. Banyak guru dan tenaga kependidikan yang tidak mau menjadi bendahara BOS. Karena, tanggung jawabnya besar dari pengunaan uang negara tersebut.
Menurut Roni, jabatan bendahara bukan pekerjaan yang manakutkan tetapi pekerjaan yang betul betul membantu orang. Kalau semua bendahara ditakut-takuti, kena periksa, pastilah tidak ada orang yang mau menjadi bendahara di sekolah.
" Saya harapkan dengan Bimtek Pengelolala Dana BOS ini, bendahara bisa memahami juknis dan aturan yang terbaru. Aturan itu tujuannya untuk membantu kita, bukan untuk menyusahkan kita dalam melaksanaka pekerjaan," ujar Roni.
Sementara itu, ketua panitia kegiatan Danil mengatakan Bimtek Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK dan SLB se Provinsi Riau Khusus Wilayah 2 meliputi Bengkalis, Dumai dan Rohil. Kegiatan Bimtek ini berlangsung mulai tanggal 19 hingga 22 Juli di Hotel Furaya Pekanbaru.
Tujuan Bimtek ini untuk menyampaikan kebijikan terbaru tentang implementasi BOSP dan BOSDA. Selain itu, melakukan penguatan dan optimalisasi pengunaan Arkas versi terbaru (4.0) mulai dari proses pengimputan RKAS, pelaksanaan dan laporan serta menjaring kendala dan pemecahan masalah.
Selanjutnya, untuk advokasi rapor pendidikan versi 2.0 dan perencana berbasis data. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap RKAS berdasarkan hasil rekomendasi PDB yang telah dituangkan dalam bentuk RKTS.
Memberikan sosialisasi perpajakan terbaru yang berkaitan dengan dana BOSP dan BOSDA. Terakhir tujuan untuk memberikan penguatan dan optimalisasi pengunaan SIPBOSDA mulai dari proses pengimputan RKAS, pelaksanaan dan pengimputan laporan serta pemanfaatan aplikasi SIPD Modul BOS sebagai sarana optimalisasi laporan aset.
Peserta kegiatan Bimtek pengelolaan dana BOS, kata Danil, terdiri dari Bendahara BOS SMA/SMK dan SLB Wilayah 2 sebanyak 210 orang. Kasi SMK Cabang Dinas 1 orang dan Kasi SMA cabang Dinas juga 1 orang.
Sebagai narasumber berasal dari Biro Umum dan PBJ MendikbudRistek, Dirjan PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek, BPMP Provinsi Riau. Selanjunya dari Kantor Wilayah DJP Provinsi Riau, BPKAD Provinsi Riau.
Lalu, ada dari Pengembangan Aplikasi SIPBOSDA dan SIP Modul BOS. Terakhir dari Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Riau." Saya harapkan peserta ikuti pelatihan ini sebaik baiknya karena banyak ilmu terbaru yang akan disampaikan oleh narasumber," kata Danil (zal)