SeRiau-Dari kasus bocornya tanki yang membawa cairan HCL milik PT. Gema Putra Buana di Jalan Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat yang terjadi beberapa waktu lalu, terungkap fakta bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan tokoh Masyarakat dan organisasi kepemudaan yang mengambil keuntungan.

Hal ini terungkap saat mediasi antara perusahaan dan masyarakat yang terdampak langsung oleh bocornya tanki bermuatan HCL yang digelar di kantor Camat Dumai Barat, Selasa (22/11/2022).

PT. Gema Putra Buana ternyata telah memberikan kompensasi yang cukup besar kepada oknum yang mengatasnamakan masyarakat dan organisasi kepemudaan yang ada di kota Dumai sebesar Rp. 100 juta.

Ini diungkapkan oleh perwakilan PT. Gema Putra Buana, saat menjawab tuntutan warga, Tono menyebutkan, bahwa kompensasi telah dibayarkan kepada beberapa oknum yang tergabung di Organisasi Kepemudaan KNPI dan beberapa oknum yang mengatasnamakan masyarakat sebesar Rp. 100 juta.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan dengan oknum tersebut, dituangkan dalam beberapa point diantaranya :

1.Kompensasi akan digunakan untuk memulihkan lingkungan yang tercemar,dan mengembalikan seperti semula.

2. memeriksakan kesehatan warga yang terdampak akibat pencemaran lingkungan.

3. Memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sebanyak 29 KK.

4. Dana kompensasi yang diberikan perusahaan kepada warga untuk poin 1,2 dan 3 sebesar Rp. 40 Juta.

5. Dana kompensasi sebesar Rp. 60 juta diberikan perusahaan kepada KNPI kota Dumai.

Semua point diatas telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan ditanda tangani diatas materai oleh perwakilan perusahaan dan oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat Purnama dengan perjanjian tidak akan ada tuntutan lagi di kemudian hari.

Berdasarkan kesepakatan itu Tono sebagai perwakilan PT. Gema Putra Buana pada saat mediasi masyarakat yang benar benar menjadi korban menuntut kepada perusahaan berdalih bahwa perusahaan telah memenuhi semua permintaan masyarakat dan menganggap semua permasalahan sudah selesai.

“Perusahaan sudah bertanggung jawab dengan telah diberikannya kompensasi tersebut, jadi tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari yang mengatasnamakan masyarakat “. Ujar Tono mengulang bahasa pimpinan perusahaan PT. Gema Putra Buana di kantor pusat Jakarta

Tokoh masyarakat Purnama Syarifuddin mengatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut sangat tidak terpuji, bahkan menambah luka masyarakat yang terdampak.

“Kita tidak tahu kalau mereka telah memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi, bukannya menolong masyarakat malah mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok” ungkap Udin

Ia juga menyesalkan tindakan yang terburu-buru yang diambil oleh perusahaan, dengan memberikan kompensasi tanpa melibatkan aparat pemerintahan yang ada di kelurahan Purnama.

“Harusnya, jika perusahaan ingin memberikan kompensasi harus jeli melihat siapa orang yang benar-benar tokoh masyarakat dan mana oknum yang hanya memanfaatkan keadaan, dan pemberian kompensasi harusnya disaksikan oleh camat atau pun lurah setempat”. Ujar bang Udin.

Padahal menurut Bang Udin pada pertemuan pertama antara masyarakat dengan perusahaan para tokoh masyarakat, Lurah, LPMK dan RT setempat dilibatkan, alih alih pada pertemuan berikutnya semua yang awalnya ikut dalam perundingan tidak dilibatkan lagi.

“Ini menjadi pertanyaan kami, apa peran mereka sehingga yang bukan warga setempat bisa diberikan kompensasi sebesar Rp. 100 juta, bahkan oknum yang terlibat di organisasi kepemudaan yang menerima uang kompensasi bukan orang tempatan, bergaul pun tidak pernah dengan masyarakat Purnama”. Tegas Udin.

Bahkan Bang Udin Menyebutkan, pembagian kompensasi yang diberikan oleh Oknum tersebut tidak merata, dan tidak sesuai dengan efek yang ditimbulkan oleh kebocoran tanki yang membawa HCL.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Dumai, Dameria SKM. Msi, menegaskan kepada perwakilan perusahaan yang hadir agar kedepannya untuk lebih teliti dalam mengambil keputusan.

“Pada pertemuan berikutnya perusahaan harus bertemu langsung dengan masyarakat yang melibatkan lurah dan camat, orang nya harus jelas, jangan sampai merugikan perusahaan dan masyarakat lagi” tegasnya.

Dameria juga mengatakan bahwa telah mengundang secara resmi Organisasi Kepemudaan KNPI yang menerima kompensasi dari perusahaan untuk hadir dio Mediasi antara masyarakat dan perusahaan,  Namun tidak satupun perwakilan yang datang.

“Pada hari ini kita juga telah mengirimkan undangan kepada KNPI tapi tidak ada satupun dari mereka yang datang,  padahal kedatangan mereka sangat diharapkan masyarakat Purnama”, tegasnya. (Dedi Iswaandi/ Okta)