SeRiau - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau terkait penyaluran bantuan beras saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pemerintah secara virtual, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Senin (19/07/2021).

Dari Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Jaja Subagja, Danrem 031/WB Brigjen TNI M. Syech Ismed, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakalpolda) Riau Brigjen Pol Tabana Bangun, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.

Serta dihadiri oleh Kepala Perum Bulog Kanwil Riau Kepri Bachtiar dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman. /Kepala Perum Bulog Kanwil Riau Kepri Bachtiar mengatakan bahwa bantuan beras PPKM merupakan program nasional dari Presiden RI dan sudah dimulai pada tanggal 18 Juli 2021. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengeluaran masyarakat selama masa pandemi covid-19.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan jumlah beras yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan cadangan beras yang disimpan digudang Bulog sebanyak 200 ton dan untuk kab/kota sebanyak 100 ton.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nogroho, menyampaikan beberapa hal terkait pembagian beras.

"Pertama kami ingin pemerintah memastikan penyaluran beras ini benar-benar sampai ke orang yang tepat. Mengingat data kita, baik di kota maupun provinsi sering tidak sinkron. Mungkin untuk data bisa menggunakan Babinsa dan Babinkamtibmas," ujarnya.

Beliau juga menyarankan untuk membentuk pasar murah dan membentuk donasi untuk masyarakat.

"Kami sarankan, agar pemprov dan pemko membentuk pasar murah dengan menggunakan mobil keliling. Ini bisa lebih efisien untuk mencegah kerumunan. Kemudian, membuka donasi antar instansi. Mungkin setiap pegawai diminta untuk menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat terdampak. Kami dari DPRD Provinsi Riau siap memulai menyisihkan gaji. Hasilnya bisa kita salurkan dalam bentuk uang tunai, kepada pelaku UMKM," ucapnya dalam akhir rapat tersebut.(rn)