SeRiau- Sudah bertahun- tahun persoalan banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru belum juga dapat diatasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, meski silih berganti pemimpinnya.
Saat ini, di periodesasi DPRD Kota Pekanbaru 2019-2024, berharap Pemko dapat menjadikan penanganan banjir yang terjadi dihampir setiap kecamatan difokuskan, dengan membentuk tim terpadu penanganan banjir. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, ditambah pembangunan yang terus berlanjut, diharapkan menjadi penegasan dalam mengeluarkan izin dan Penegakan aturan membangun.
Disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla, masalah banjir yang kerap terjadi ketika sudah masuk musim penghujan datang sudah banyak dikeluhkan warga, sementara penanganan kongkrit dari pemerintah belum juga terlihat, yang ada malah semakin meluas titik banjirnya.
"Untuk saat ini dan kedepannya, masalah banjir ini harus menjadi fokus Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat ditangani serius, karena ini bukan masalah baru akan tetapi sudah lama yang sampai saat ini juga belum dapat diatasi," kata Roni kepada wartawan.
Disebutkannya lagi, memang dalam mengatasi banjir ini Pemko tidak bisa bekerja sendiri, maka disarankan dapat melibatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau, bahkan pusat pun bisa dilibatkan dalam hal ini. Karena memang harus dimulai, dan pikirkan bersama.
"Mestinya kan sudah tahu dimana titik masalahnya banjir itu, dan sudah harus ada program khusus dari pemerintah," paparnya.
Seperti dicontohkan Roni, kecamatan Tampan, ini menjadi salah satu daerah langganan banjir. Dan diwilayah Tampan juga yang waktu itu sempat ada warga yang terisolasi gara-gara banjir. Tepatnya perbatasan Pekanbaru-Kampar. "Mestinya kabupaten/kota bisa duduk bersama membahas soal penanganannya , dan peran provinsi juga harus turun," sarannya.
Disebutkan politisi PAN ini, tentu harus didukung dengan posting anggaran yang cukup besar, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun. "Harapan kita pos anggaran untuk banjir ini bisa ditingkatkan, karena memang memerlukan biaya yang besar, dan juga harus ada juga sharing anggaran dari pusat maupun provinsi," tuturnya.(***)