SeRiau - Kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib masih belum menemui titik terang. Hari ini, Sabtu 7 September 2019, tepat 15 tahun Munir tewas akibat diracun arsenik ketika melakukan perjalanan ke Belanda menggunakan Pesawat Garuda nomor penerbangan GA 974.

Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye di pada 2014 telah menjanjikan akan mengusut tuntas kasus Munir. Namun menjelang akhir periode pertama, Jokowi belum bisa mengungkap aktor intelektual pembunuhan terhadap Munir.

Suciwati yang merupakan istri dari Munir masih menyimpan harapan agar Jokowi dapat memenuhi janjinya dalam mengusut kasus Munir. Ia juga meminta kepada Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Ma'ruf Amin untuk mengingatkan Jokowi mengenai janjinya. 

"Yang pasti ini kan janjinya sudah presiden. Ini kan bagaimana menepatinya, jadi dia wakil presidennya hari ini orang yang jelas soal agama ngerti," kata Suciwati dalam diskusi bersama di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9).

"Jadi saya berharap, ketika wakil presidennya ini seorang yang ngerti agama ini mengingatkan kepada presidennya bahwa dia pernah berjanji soal kasus Munir, soal kasus kasus pelanggaran HAM," tambahnya. 

Suciwati menegaskan dirinya tidak akan pernah melupakan kasus pembunuhan terhadap suaminya. Terlebih beberapa LSM sudah memberikan dukungan agar pemerintah menuntaskan kasus ini.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator KontraS Yati Andriyanti mengatakan selama 15 tahun ini pemerintah Jokowi dianggap gagal mengusut kasus Munir. Bahkan Yanti menyebut langkah Jokowi mengusut kasus Munir mengalami kemunduran.

"Malah mundur. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah PR kita termasuk kasus Munir," kata Yati.

Menurut Yati, Jokowi justru mengangkat para terduga pelanggar HAM dalam lingkaran pemerintahannya. Sehingga pengusutan kasus Munir tidak mengalami perkembangan.

"Tapi yang terjadi presiden malah mengangkat terduga pelanggar baik secara formal maupun informal di sekeliling kekuasaannya. Ini kan bukan mempermudah langkah dia tapi mempersulit," ucap Yati.

Padahal, dalam program Nawa Cita periode pertama, Yati menyebut Jokowi sudah berjanji akan menyelesaikan kasus Munir. Namun di periode kedua Yati menyebut seolah janji itu telah hilang. 

"Kalau dikaitkan dengan Pilpres terakhir, alih-alih meminta pertanggungjawaban pelanggar HAM, presiden justru ingin rekonsiliasi dengan sejumlah nama yang juga terkait dengan pelanggaran HAM," tegas Yati.

"Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Bahkan dalam pidato Jokowi terakhir, tidak menyebutkan akan menyelesaikan kasus ini seperti yang disebutkan dalam kepemimpinan yang pertama," tambahnya.

Opsi Upaya Hukum Lain

Suciwati memastikan ia akan terus berupaya mendorong agar kasus mendiang suaminya bisa terungkap. Ia mengaku siap menempuh sejumlah upaya hukum.

Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni meminta agar Jaksa Agung melakukan peninjauan kembali (PK) dalam kasus Munir. Sebab Komnas HAM telah melakukan eksaminasi.

"Komnas HAM misalnya sudah melakukan eksaminasi. Kita bisa desak apa yang bisa dilakukan Komnas, apakah kita bisa meminta pada Jaksa Agung soal kenapa tidak melakukan PK? Itu strategi yang banyak keluar," ucap Suci.

Yati menambahkan, pihaknya berencana melaporkan Jokowi ke Ombudsman hingga pengadilan. Sebab, kasus Munir sudah 15 tahun bergulir tanpa kejelasan. 

"Kita bisa saja laporkan presiden ke Ombudsman Indonesia. Karena dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan sudah sekian tahun tidak mengumumkan TPF Munir ke masyarakat," ucap Yati.

Dalam acara ini, dihadiri oleh sejumlah aktivis lain seperti Melani Soebono hingga Ketua Amnesty International Usman Hamid. Selain itu, puluhan pelajar menggunakan pakaian Munir hadir dalam kegiatan ini. (**H)

Sumber: kumparan.com