SeRiau - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, menanggapi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Ia mempertanyakan untuk apa ada pilpres jika gerakan #2019GantiPresiden dilarang.

"Logika inikah yang dipakai? Karena ada yang menolak #2019GantiPresiden ditengarai akan ada ancaman persatuan bangsa maka deklarasi dilarang. Adakah di negeri ini hal yang disetujui 100 persen rakyat Indonesia? Presiden Jokowi pun tak didukung 100 persen. Apa semua hal harus dilarang?" kata Sohibul melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Senin, 27 Agustus 2018.

Ia menilai logika di atas hanya improvisasi middle leaders di kalangan Polri. Hal itu juga mencerminkan kesulitan Polri menerjemahkan perintah pimpinan.

"Jika itu benar berarti kita sekarang mengarungi demokrasi tanpa logika publik yang sehat. Ini pertaruhan fatal berbangsa dan bernegara. Sangat miris," kata Sohibul.

Menurutnya, Polri berasal dari rakyat dan hadir menjadi pengayom rakyat. Polri bersenyawa dengan rakyat, mestinya logika Polri tak beda dengan logika rakyat.

"Ketika ada dua logika rakyat yang bertentangan Polri mesti ambil rakyat, lalu mengelola keduanya secara proporsional. Polri akan tetap jadi milik seluruh rakyat," kata Sohibul.

Ia menambahkan #2019GantiPresiden dan #2019Jokowilanjut merupakan dua logika yang bertentangan tapi sah disuarakan dan disebarkan jelang Pilpres 2019.

"Pilpres jadi ajang pengujian petahana apakah layak dilanjutkan atau harus diganti. Jika ada yang dilarang buat apa pilpres?" kata Sohibul. 

 

 

 

 

 

Sumber VIVA.co.id