SeRiau - Pembaruan Nota kesepahaman (MoU) soal Perlindungan Tenaga Kerja antara Indonesia dan Malaysia disebut tidak akan tercapai saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Saifuddin Abdullah bertemu untuk pertama kalinya di Jakarta, Senin (23/7) mendatang.

Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Deny Abdi, mengatakan pertemuan kedua menlu awal pekan depan disebut hanya akan jadi perkenalan awal karena Saifuddin baru saja diangkat sebagai Menlu Malaysia beberapa waktu lalu.

"Belum ada kesepakatan pembaruan MoU TKI saat pertemuan kedua menlu karena pihak Malaysia sendiri tidak membawa tim khusus soal ini saat ke Jakarta nanti. Karena pada dasarnya pertemuan awal pekan depan itu tujuannya baru introductory visit saja," ucap Deny dalam jumpa pers mingguan di Kemlu RI, Rabu (18/7).

Meski begitu, Deny mengatakan isu TKI secara umum pasti akan dibahas Retno dan Saifuddin dalam pertemuan nanti, karena perlindungan WNI merupakan salah satu kepentingan utama Indonesia di Malaysia.

Pemerintah, paparnya, juga akan menindaklanjuti rencana Perdana Menteri Mahathir untuk memperbaiki dan mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia.

Pembaruan MoU TKI dengan Malaysia masih menjadi tugas pemerintah melihat masih marak TKI bermasalah di Negeri Jiran, mulai dari bekerja tanpa izin sah, terlibat kasus hukum, hingga korban penyiksaan atau eksploitasi.

Selama ini, kedua negara telah menyepakati MoU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun perjanjian itu telah kedaluarsa sejak Mei 2016 lalu.

Pemerintah telah lama mendesak Malaysia untuk kembali duduk bersama membahas pembaruan MoU itu, tapi Kuala Lumpur tak kunjung menunjukkan keseriusan atas komitmennya untuk perbarui perjanjian.

Indonesia sempat mengajukan wacana moratorium TKI ke Malaysia, tak lama setelah Adelina Jemirah Sau, TKI asal NTT, tewas karena disiksa majikan pada Februari lalu.

"Yang pasti akan ada pembicaraan ke arah sana (pembaruan Mou) antar kedua menlu. Itu kan salah satu kepentingan Indonesia, jadi pasti dibahas," kata Deny.

Selain isu WNI, Deny mengatakan Retno dan Saifuddin juga akan membahas rencana RI-Malaysia soal pengembangan bersama area perbatasan atau Joint Development Area (JDA) seperti yang dibahas Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad beberapa waktu lalu di Jakarta.

Retno dan Saifuddin, papar Deny, juga akan membahas rencana kedua negara bekerja sama sama dalam upaya pelestarian dan konservasi badak Sumatera.

Ia mengatakan rencana kerja sama ini akan melibatkan para ahli dari kedua negara dan juga beberapa ahli dari negara ketiga seperti Jerman dan Amerika Serikat.

"Saat ini tantangannya adalah teknologi. Para ahli dari kedua negara berkolaborasi dengan negara ketiga sedang berkutat mencari solusi ini. Jika berhasil, ini akan menjadi prestasi dunia karena kedua negara bisa mempertahankan spesies yang hampir punah," kata Deny.

Selain isu bilateral, Deny juga tak menampik bahwa sejumlah masalah regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara akan ikut dibahas Retno dan Saifuddin.

"Isu Semenanjung Korea, Laut China Selatan, krisis kemanusiaan di Myanmar, hingga masalah Palestina pasti ikut dibahas kedua menteri. Semua isu pasti dibahas mengingat kedekatan kedua negara yang terbilang erat. Jadi tidak ada isu sensitif yang tak bisa dibahas kedua negara," tutur Deny. (**H)

Sumber: CNN Indonesia