SeRiau - Partai Demokrat (PD) menyiapkan sanksi untuk sikap Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Partai pengusung Jokowi, Hanura angkat bicara.

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menyayangkan sikap PD jika benar memberi sanksi ke TGB. Inas menilai pemberian sanksi kepada TGB malah menunjukkan bahwa PD tak menjunjung tinggi asas demokrasi. 

"Apa kata dunia apabila ada partai dengan platform demokrasi tapi pimpinannya bukan demokrat tulen, karena kadernya tidak boleh berpendapat berbeda," kata Inas kepada detikcom, Selasa (10/7/2018).

Inas kemudian menjelaskan apa maksud demokrat tulen yang disebutnya. Ia menjelaskan, sikap PD yang tak memperbolehkan para kadernya untuk berbeda pendapat tersebut tidak menunjukkan partai yang menganut paham demokrasi. 

"Demokrat kan artinya penganut faham demokrasi, tapi jika dalam praktiknya ternyata malahan otoriter, maka mana bisa disebut demokrat tulen?" ujar Inas.

Sebelumnya, Demokrat bicara soal sikap Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Demokrat menyiapkan sanksi untuk TGB. 

"Sanksi pasti tetap ada dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan," ujar Waketum PD Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/7).

Syarief mengatakan langkah TGB yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai tanpa sepengetahuan DPP partai. Namun, dia tak memerinci sanksi apa yang akan diberikan ke TGB. 

"Nanti tanya Dewan Kehormatan," katanya singkat. (**H)

Sumber: detikNews