ICW: PDIP-Golkar Punya Konflik Kepentingan Besar di Pansus Angket
Jakarta, SeRiau-
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan hak angket KPK diusulkan oleh fraksi partai yang tergabung dalam pansus hak angket KPK. Terlebih lagi fraksi partai yang mempunyai catatan irisan kepentingan dengan kerja KPK.
"Kalau aktor utama ya mungkin para pengusul atau partai dan orang yang masuk panitia angket. Terlebih lagi yang mempunyai kepentingan dengan kerja KPK, seperti partai dan anggota yang tersangkut kasus e-KTP dan selama ini dikenal ingin merevisi UU KPK," kata kata Almas kepada detikcom, Minggu (11/6/2017).
Almas menyebut partai PDIP dan Golkar yang memiliki kepentingan paling besar. "Hak angket itu diusulkan masing-masing fraksi dan kalau kita melihat konflik kepentingan yang paling besar ya PDIP dan Golkar," ucap Almas
Almas menuturkan kedua partai tersebut secara jelas disebut menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP. Kedua partai tersebut diduga menerima aliran dana sebesar Rp 150 miliar dan Rp 80 miliar.
"Diduga menerima aliran dana Rp 150 miliar dan Rp 80 miliar," tambah Almas.
Selain itu Golkar dan PDIP merupakan partai yang paling banyak mengirim perwakilan di panitia hak angket KPK. Total ada 11 perwakilan dari kedua partai tersebut.
"PDIP mengirim enam nama perwakilan dan Golkar mengirim lima nama perwakilan," tutur Almas.
Ketua pansus angket KPK Agung Gunandjar berjanji pansus angket KPK bekerja transparan menyelidiki kinerja KPK termasuk soal urusan rekaman Miryam S Haryani atas penyebutan sejumlah nama anggota dewan yang diduga menekan.
"Disebut nama saya apakah ada konflik kepentingan ya diawasi saja. Saya dilihat dalam praktik kan transparan membawa nggak kepentingan itu, kan bisa dikontrol. Harusnya seperti orkestra bagaimana menyajikan ke publik yang merdu masing-masing pihak memainkan fungsinya dan ruangnya kalau saya pegang gitar kalau belum saatnya ya jangan dibunyikan," kata Agun usai mengikuti buka puasa bersama di kediaman Agung Laksono, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017). (Sumber : Detiknews.com)
"Kalau aktor utama ya mungkin para pengusul atau partai dan orang yang masuk panitia angket. Terlebih lagi yang mempunyai kepentingan dengan kerja KPK, seperti partai dan anggota yang tersangkut kasus e-KTP dan selama ini dikenal ingin merevisi UU KPK," kata kata Almas kepada detikcom, Minggu (11/6/2017).
Almas menyebut partai PDIP dan Golkar yang memiliki kepentingan paling besar. "Hak angket itu diusulkan masing-masing fraksi dan kalau kita melihat konflik kepentingan yang paling besar ya PDIP dan Golkar," ucap Almas
Almas menuturkan kedua partai tersebut secara jelas disebut menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP. Kedua partai tersebut diduga menerima aliran dana sebesar Rp 150 miliar dan Rp 80 miliar.
"Diduga menerima aliran dana Rp 150 miliar dan Rp 80 miliar," tambah Almas.
Selain itu Golkar dan PDIP merupakan partai yang paling banyak mengirim perwakilan di panitia hak angket KPK. Total ada 11 perwakilan dari kedua partai tersebut.
"PDIP mengirim enam nama perwakilan dan Golkar mengirim lima nama perwakilan," tutur Almas.
Ketua pansus angket KPK Agung Gunandjar berjanji pansus angket KPK bekerja transparan menyelidiki kinerja KPK termasuk soal urusan rekaman Miryam S Haryani atas penyebutan sejumlah nama anggota dewan yang diduga menekan.
"Disebut nama saya apakah ada konflik kepentingan ya diawasi saja. Saya dilihat dalam praktik kan transparan membawa nggak kepentingan itu, kan bisa dikontrol. Harusnya seperti orkestra bagaimana menyajikan ke publik yang merdu masing-masing pihak memainkan fungsinya dan ruangnya kalau saya pegang gitar kalau belum saatnya ya jangan dibunyikan," kata Agun usai mengikuti buka puasa bersama di kediaman Agung Laksono, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017). (Sumber : Detiknews.com)
