Hemat Rp 2,3 Miliar Pertahun, UIN Suska Riau Launching Ijazah Elektronik
Seriau,- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau resmi meluncurkan sistem ijazah elektronik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Peluncuran ini saat Rapat Kerja Tahun 2026 yang digelar di Gedung Rektorat lantai 5, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sebagai bagian dari upaya transformasi digital kampus.
Rektor UIN Suska Riau Prof Leny Nofianti dalam keterangannya menyebutkan bahwa inovasi ini merupakan hasil inisiatif dan kreativitas tim IT internal kampus.
Ijazah elektronik ini murni hasil karya tim IT kami sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.
Peluncuran ijazah elektronik ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp2,3 miliar per tahun, sekaligus menjawab persoalan klasik hilangnya ijazah fisik yang kerap dialami alumni. Selain itu, sistem ini mempermudah akses dokumen akademik secara cepat dan aman.
Sementara itu, Perwakilan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI H. Kastolan dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut. Ia menegaskan pentingnya sistem keamanan dalam penerapan ijazah digital.
Sementara itu, Perwakilan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI H. Kastolan dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut. Ia menegaskan pentingnya sistem keamanan dalam penerapan ijazah digital.
“Ini gagasan yang sangat bagus, namun harus dilengkapi pengamanan yang kuat agar tidak dapat dipalsukan. Penggunaan barcode yang terhubung langsung ke server menjadi solusi untuk memastikan keaslian ijazah dan SKPI,” tegasnya. Dalam
Kesempatan yang sama, Purnama Irwansyah Kepala Bapedda Provinsi Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Riau sebagai daerah kaya sumber daya alam memiliki kontribusi besar terhadap Nasional. Namun, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Riau tahun ini hanya sekitar Rp8 triliun.
“ Untuk mencapai Indonesia Emas, visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah harus selaras, dengan orientasi pada kemajuan dan keberlanjutan,” katanya (zal/rls)
