BOSDA Reguler Ditiadakan, FM2KS dan Ketua Komisi V DPRD Riau Dukung Aktifkan Kembali Sumbangan Komite Sekolah
Seriau,- Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Reguler
yang bersumber dari APBD Riau dipastikan ditiadakan karena keterbatasan anggaran Pemerintahah Provinsi Riau.
Sebagai salah satu penompang operasional sekolah, BOSDA menjadi dana pendukung selain daba BOS-P yang bersumber dari APBN.
" Tahun ini dipastikan BOSDA Reguler untuk sekolah negeri dan swasta semenatar ditiadakan. BOSDA kita zonk karena keterbatasan anggaran," kata Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan atau yang akrab disapa Eet, Kamis (5/2) disela acara seminar pendidikan.
Eet juga mendukung jika penganti BOSDA, sekolah mengaktifkan kembali sumbangan komite sekolah. Namun, legalitasnya harus ada Pergub-nya dan segera disiapakan
Sumbangan komite tidak mengikat, orangtua yang mampu bisa menyumbang iuran komite. Sedangkan orangtua yang tidak mampu tidak dipaksa
" Ini yang namanya sumbangan subsidi silang yang akan kita siapkan sebagai penganti BOSDA Reguler yang ditiadakan lagi Jadi kita dukung untuk mengaktifkan kembali sumbangan komite sekolah dengan subsidi silang," kata Eet.
Kehadiran Ketua Komisi V DPRD Riau ini sebagai narasumber Seminar Pendidikan bertajuk" Cerdaskan Anak Negeri". Kegiatan yang taja oleh FMK2S Provinsi Riau berlangsung di Auditorium Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau. Seminar ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, pengurus komite sekolah, guru, serta pemerhati pendidikan.
Dukungan yang sama juga dikatakan Ketua Forum Musyawarah Kerja Komite Sekolah (FM2KS) Provinsi Riau Delisis Hasanto. MM mendukung diaktifkannya kembali sumbangan komite sekolah. Pendidikan gratis melalui dana BOSDA ditengah efeisien anggaran saat ini sangat sulit dianggarkan
Kalau mengharapkan dana BOS- P belum cukup untuk mengoperasional sekolah. Makanya, dengan sumbangan komite secara subsidi silang, bisa memenuhi operasional sekolah.
" Kalau dulu BOSDA Reguler jenjang SMA negeri menerima Rp1,6 juta /tahun/siswa. Sekarang anggaran BOSDA reguler ini ditiadakan karena keterbatasan anggaran APBD Riau" kata Delisis, Kamis (5/2) .
Menurut Delisis, sudah saatnya pemerintah, pakar pendidikan serta pemerhati pendidikan untuk mengevaluasi program pendidikan gratis di provinsi Riau, Apakah membawa kemajuan atau kemunduran terhadap pelayanan dan mutu pendidikan saat ini.
Dampak buruk pendidikan gratis tersebut, diantaranya, kualitas pendidikan yang menurun. Dengan pendidikan gratis, pemerintah daerah mungkin tidak memiliki sumber dana yang besar untuk pembuayaan oprasiobal sekolah
Pendidikan gratis memerlukan biaya yang besar bagi pemerintah, yang dapat membebani anggaran negara dan mengurangi alokasi dana untuk sektor lain.
Selain itu, kata Delisis, pendidikan gratis dapat membuat masyarakat menjadi ketergantungan pada pemerintah dan mengurangi motivasi untuk mencari sumber pendanaan lain. Pendidikan gratis dapat mengurangi insentif bagi lembaga pendidikan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan
" Untuk itu, semua yang berkepentingan untuk mengevaluasi kembali program pendidikan gratis ini, dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Sehingga banyak program sekolah yang mendasar tidak dapat dilaksanakan, yang akhirnya sulit bagi sekolah untuk peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan," kata Delisis
Ditambahkan Delsiis, FM2KS Provinsi Riau mengusulkan adanya kebijakan atau aturan berkaitan dengan peran masyarakat dan orangtua yang mampu untuk mencari sumber biaya melalui sumbangan komite sekolah.
" Namun, perlu diingat bahwa dampak buruk pendidikan gratis dapat diminimalkan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, serta komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidik," terang Delisis
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan tanpa adanya BOSDA pun, pendidikan gratis masih memungkinkan dijalankan hanya dengan mengandalkan BOS- P. Namun, tantangan muncul ketika sekolah menyelenggarakan kegiatan yang berada di luar peruntukan dana BOS, seperti kegiatan nonkurikuler tertentu lainnya.
" Oleh sebeb itu peran manajemen kepala sekolah sangat menentukan. Kepala sekolah harus mampu mengelola anggaran secara efektif dan bijak, menyesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku,” kata Erisman. (zal)
