Langkah Ketua DPRD Rohil Percepat Pengesahan APBD 2025
SeRiau - Ketua DPRD Rohil Ilhami, S.Tr, Keb mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025. Dijelaskan Ketua DPRD Rohil Ilhammi STr Keb, lambatnya pengesahan APBD Rohil disebabkan minimnya tingkat kehadiran anggota DPRD Rohil.
DPRD Rohil sebut Ilhammi, telah melewati semua proses pembahasan pengesahan APBD Rohil tahun 2025 pada 14 Januari, namun berkenaan dengan pengesahan belum mendapat titik terang karena banyak anggota DPRD yang tidak hadir pada waktu pengesahan yang telah ditentukan.
Kalau soal pembahasan semua sudah selesai, tinggal lagi berkenaan dengan pengesahan yang belum kunjung terlaksana. Kemarin sudah kita agendakan, namun lebih dari setengah rekan-rekan anggota DPRD tidak hadir," ujar Ilhammi saat dimintai keterangannya, Jumat (31/1/2025).
Lebih lanjut Ilhammi mengungkapkan, bahwa selaku Ketua DPRD Rohil, dirinya telah berkirim surat kepada seluruh fraksi beserta anggota DPRD Rohil agar dapat segera menentukan agenda rapat paripurna pengesahan APBD Rohil tahun 2025 melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Dia juga mengingatkan, bahwa dalam beberapa minggu kedepan masyarakat akan menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga pengesahan APBD Rohil tahun 2025 tentu sangat dinanti terutama bagi tenaga honor guru, kesehatan, administrasi kantor serta ASN.
Marilah kita berfikir jernih untuk kemaslahatan masyarakat Rohil, jangan karena adanya gesekan politik, hak-hak untuk orang banyak terabaikan hanya karena unsur kesengajaan kita menunda pengesahan APBD ini," ungkapnya.
Dia juga menceritakan, bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga pernah mengulur waktu terkait penandatanganan APBD-P 2024 yang telah diverifikasi oleh provinsi sehingga berujung pada lambannya pembayaran gaji tenaga honor dan ASN.
"Kalau bisa janganlah. Dulu, APBD-P Rohil tahun 2024 seharusnya bisa ditandatangani oleh Plt Bupati pada 24 September, namun karena adanya gesekan dan kepentingan segelintir pejabat tertentu, DPRD terpaksa harus menunggu Bupati Defenitif yang baru selesai cuti untuk menandatangani APBD-P pada 27 November 2024," ucapnya. (Adi)
