Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum terkait APBD P tahun 2023
SeRiau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Rohil di kompleks perkantoran batu 6 Bagansiapiapi pada Rabu malam (27/09/23).
Rapat paripurna di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Abdullah, didampingi ketua DPRD Maston, Wakil Ketua II DPRD Basiran Nur Efendi, Wakil Ketua III DPRD Hamzah diikuti Wakil Bupati Rohil Sulaiman, Sekda Fauzi Efrizal, Ketua beserta anggota fraksi fraksi DPRD serta Sejumlah Kepala OPD.
Sebanyak 9 fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023. Adapun 9 fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Hanura, fraksi Demokrat, fraksi pan, fraksi PKS, fraksi gabungan Indonesia bangkit dan fraksi Gerindra pembangunan berkarya.
Berikut tanggapan fraksi fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.
Fraksi PDIP : terus berharap dan tidak pernah bosan mengingatkan pemda untuk terus mengevaluasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh potensi daerah yang ada. Meminta kepada Pemda agar cermat dalam membuat kebijakan dan dalam mengelola keuangan daerah.
Sementara untuk Fraksi Golkar langsung menyerahkan hasil pandangan umum kepada pimpinan sidang.
Fraksi Nasdem : tujuan penyusunan APBD P harus transparan akuntabel dan sesuai aturan perundang undangan. perlu digaris bawahi rancangan apbd p harus keberpihakan terhadap layanan dasar kehidupan masyarakat mengingat perpindahan perekonomian masyarakat yang masih rendah.
Fraksi Hanura : mendukung penuh segenap kebijakan Pemda dalam melaksanakan kebijakan pembangunan sehingga dapat berdampak positif kepada masyarakat. Lambatnya penyerapan anggaran dibeberapa dinas implikasinya berdampak terhadap pembangunan yang dinantikan oleh masyarakat.
Fraksi Demokrat : pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan. jangan ada pemilahan anggaran yang diperuntukkan di kecamatan tertentu. Pemerintah harus merata melakukan pembangunan ke semua kecamatan di Rokan hilir.
Sementara Fraksi PAN menyerahkan langsung pandangan umum tentang rancangan apbd p tahun 2023 kepada pimpinan sidang.
Fraksi PKS : memberikan apresiasi yang setulus tulusnya terkuat pendapatan daerah yang mengalami peningkatan. belanja daerah juga mengalami peningkatan dan ini hendaknya kenaikan tersebut dimanfaatkan Pemda untuk menyusun program program pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
fraksi Gabungan Indonesia Bangkit : menghatapkan agar pemda mendata memberikan perhatian yang lebih kepada mda yang dikelola masyarakat dengan mengalokasi anggaran di apbd p 2023. dengan anggaran ini tentunya sangat bermanfaat demi berlangsungnya proses belajar mengajar di MDa tersebut karna fraksi kami menilai pendidikan di mda merupajan fungsi sosial yang bermanfaat bagi perkembangan anak di pra usia sekolah. Selain itu kami mengingatkan kepada pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur bisa lebih merata setiap kecamatan Yang ada di Rohil tidak hanya menitik beratkan di beberapa kecamatan saja.
Fraksi Gerindra Pembangunan Berkarya : menyarankan agar pemda serius menangani sejumlah masalah baik itu disektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat dilanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat. Selain itu fraksi Gerindra pembangunan dan berkarya menyoroti terkait realisasi anggaran apbd murni tahun 2023 yang hanya realisasi 40 persen mereka meminta agar Pemda lebih tegas menyikapi hal ini. (ad)
