Agenda Rakernas Dewan Pendidikan Se- Indonesia, Prof Junaidi: Bentuk dan Deklarasikan DPN

Seriau,- Agenda besar Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) ke III Dewan Pendidikan Se-Indonesia membahas pembentukan dan mendeklarasi Dewan Pendidikan Nasional (DPN). Selain Rakernas juga diadakan Focus Group Discussion Dewan Pendidikan Se-Indonesia.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Prof Dr Junaidi menyampaikan bahwa ini adalah Rakernas ketiga setelah di Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Dalam Rakernas II lalu, Junaidi mengaku diminta menjadi Forum Dewan Pendidikan Se-Indonesia.

" Kita berkumpul di Bumi Lancang Kuning, salah satu agenda besar yang akan dibicarakan yaitu mendirikan Dewan Pendidikan Nasional. Ini akan menjadi agenda kita dan akan kita deklarasikan," kata Prof Junaidi, Jumat (22/9) sore di Pekanbaru

Rakernas ke III ini, kata Prof Junaidi juga membicarakan keberlangsungan forum ini. Dirinya berharap, forum ini dilegalkan agar lebih mudah memperjuangkan program-program pendidikan. Ada 18 provinsi yang hadir dalam Rakernas ini.

Kemudian ada juga pengurus dari kabupaten kota di Riau dan sejumlah provinsi lain. Diharap, peserta turut serta menyusun program yang bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia.

" Dewan Pendidikan adalah pihak yang memberi saran, kritik dan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan tentang pendidikan. Karena itu, sangat disayangkan jika Dewan Pendidikan Nasional tidak ada" kata Rektor Unilak ini

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamsol yang hadir mewakili Gubernur Riau mengapresiasi Rakernas III Dewan Pendidikan Se-Indonesia yang ditaja di Riau. Dia berharap, kegiatan ini hendaknya memperkokoh pondasi derajat pendidikan berkualitas. Khususunya peran masyakarat di dunia pendidikan.

" Karena itu kami sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi, tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya. Untuk itu, diperlukan pemupukan pendidikan sejak dini agar SDM bisa bersaing di era globalisasi.

Peningkatan kualitas manusia jadi fokus utama Pemprov Riau. Bahkan tertuang dalam visi dan misi Provinsi Riau 2019-2024.

Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama. Mulai dari pemerintah maupun masyarakat. Pemrov, tambahnya, wajib memberikan supervisi dan memberi saran pada arah pendidikan.

Ada delapan standar pendidikan nasional. Meliputi standar Isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemprov Riau. Mulai peningkatan anggaran sampai membuat target yang ingin dicapai. Riau juga punya program ilmiah untuk mengembangkan potensi guru lewat seminar, workshop dan sebagainya. Sehingga guru menjadi profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Dan juga bantuan siswa miskin dan bantuan untuk masyarakat suku terasing. Kemudian, di Riau juga sudah menerapkan pendidikan gratis. Sehingga untuk sekolah negeri tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan. Sementara, untuk siswa di sekolah swasta ada bantuan untuk mereka dari keluarga miskin.

Ada juga program pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dimana, ada 59 TKB di Riau dengan siswa hampir 6.000 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan guru, tahun ini Pemprov Riau mengangkat 5.000 lebih guru ASN dan PPPK. Tahun 2023, akan diangkat lagi sekitar 3.000 lebih guru PPPK. Hanya sekitar 700-an orang yang tak bisa diangkat karena jam mengajar yang masih kurang.

Diakui Kamsol, persoalan utama yang dihadapi di dunia pendidikan di Indonesia. Seperti masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Untungnya di Riau masalahnya tak lagi seberat tahun-tahun sebelumnya," kata dia.

Menurut dia, Pemprov Riau berupaya agar semua anak bisa sekolah. Jangan sampai ada anak usia sekolah yang justru tidak sekolah. Karenanya, pemerintah menerapkan program Wajib Belajar 12 tahun.

Karena itu, diharapkan Dewan Pendidikan mamou menyatukan gap yang ada antara pemerintah dan masyarakat. Khususnya dalam merumuskan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah agar sejalan dengan upaya penguatan SDM.

Satu hal yang menjadi catatan Pemprov yaitu pentingnya bagi siswa memiliki softskill. "Moral dan etika dan kemampuannya bekerja keras perlu dimiliki seseorang. Jadi tidak sekadar memiliki kompetensi saja," kata dia. (zal)