KARIMUN, SeRiau - Setelah berakhirnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Karimun pada Jumat kemarin (17/3), ditemukan kesepakatan prioritas yang paling menonjol untuk dikerjakan ditahun 2018 mendatang, salah satunya adalah konektifitas antar pulau menghubungkan Pulau Kundur dan Belat.
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur paling menonjol dalah membangun jembatan dari Kundur Utara ke Pulau Belat. Program konektifitas itu sejalan dengan program Provinsi Kepri yang akan membangun jembatan dari Pulau Parit ke Pulau Lumut.
"Tahun ini Provinsi sudah mulai membangun dan akan dilanjutkan dari Pulau Lumut ke Pulau Papan. Nanti akan kita koneksiksan dengan program Kabupaten yang baru dapat dikerjakan pada tahun 2018 mendatang," ucap Rafiq.
Khusus program konektifitas Kabupaten, akan dilakukan dengn sistim tahun jamak dan pembangunannya ditargetkan berakhir pada empat tahun mendatang atau berakhirnya masa
jabatan Aunur Rafiq-Anwar Hasyim.
"Anggarannya kalau kita lihat untuk satu jembatan saja Rp100 Miliar. Sementara dari planing yang
ditargetkan kita akan bangun tiga jembatan, tapi kan bertahap tidak mungkin semuanya kita kerjakan sekaligus. Kita juga perlu pembangunan yang lain," jelasnya.
Selanjutnya, pembangunan yang segera diselesaikan adalah jalan Coastal Area dan akan dituntaskan sampai ke Bandara Sei Bati Kecamatan Tebing.
Sampai saat ini proyek tersebut masih terhenti karena beberapa hal termasuk terkendala dengan areal hutan lindung yang belum diputihkan.
Menurutnya pula, secara umum hasil musrenbang Kabupaten Karimun adalah memadukan, mensinergiskan dan mengkoneksikan program-program kegiatan yang dilakukan musrenbang Desa Kelurahan dan Kecamatan, dengan organisasi pemerintah daerah (OPD).
Kemudian didalam Musrenbang itu juga turut dibahas tentang isu strategis RPJMD yang bermuara pada visi pembangunan yang melahrikan enam skala prioritas pembangunan 2018.
"Jadi kesimpulan akhirnya dari tiga pembagian kelompok yakni sosial, ekonomi dan infrastruktur
itu sekarang sudah dipadukan. Itu akan menjadi program rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018," tambahnya.
Sementara untuk anggaran yang disediakan dalam merealisasikan Musrenbang tersebut menurut
Rafiq belum dapat dibahas serta belum dapat dilakukan rekap besaran anggaran.
"Pada saat nanti mengajukan RAPBD maka disitulah kita susun berapa sebenarnya kebutuhan kita. Kalau seluruhnya terakomdir itu kemungkinan bisa sampai Rp3 Triliun atau Rp4 Triliun yang dibutuhkan mengatasi persoalan. Namun itu tadi, salah satunya dalam hal ini kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengambil skala prioritas," tutupnya.(*)
