Mantap, BARA Repdem Siap Damipingi Masyarakat Berkonflik Dengan Perusahaan Perkebunan Sawit, Hubungi Kesini
SeRiau- Biro Advokasi Rakyat (BARA) usai dibentuk dan diresmikan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), langsung tancap gas. BARA Repdem Unit Advokasi Reforma Agraria siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat di Riau berjuang bersama-sama merebut hak yang dirampas oleh koorporasi atau pemilik modal besar perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.
"Kami tidak anti investasi, namun kami akan berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk merebut hak-hak yang dirampas oleh perusahaan atau koorporasi jahat, bagi kami pengabdian kami untuk rakyat adalah roh sesungguhnya BARA Repdem " kata Asmin, Kepala Biro Advokasi Rakyat (BARA) Repdem kepada wartawan, Senin, 13, Desember, 2021, di Pekanbaru, Riau.
Agar advokasi ini dirasakan kehadirannya oleh rakyat, masyarakat, kata Asmin dapat menghubungi langsung melalui sambungan telepon genggam ke nomor pribadinya di 082166006612 untuk persoalaan konflik agraria.
Kemudian lanjut Asmin untuk persoalaan advokasi pendidikan dan kesehatan, terangnya lagi, BARA Repdem menyediakan pendampingan juga, masyarakat dapat menghubungi Bung Messi ke nomor 081363843520 dan Bung Paulin di nomor 0819-9731-0332.
Asmin, menegaskan BARA Repdem akan menyiapkan kader-kadernya untuk diterjunkan serta melakukan pendampingan kepada masyarakat secara langsung setelah ada masuk laporan.
"Pendampingan kepada rakyat ini tertindas ini, kami tidak memungut bayaran sepeser pun, ini juga sesuai dengan semangat ideologi Repdem sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan untuk selalu hadir ditengah-tengah rakyat. Juga perlu kami tegaskan meskipun PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, tidak serta merta membuat kader-kader Repdem menjadi tumpul daya kritisnya, kami tetap akan mengawal program-program kerakyatan di tingkat masyarakat, agar kesejahteran itu berkeadilan sosial " beber Asmin.
Untuk itu lah, hadirnya BARA Repdem ini kata Asmin, sebagai bentuk pengawalan program-program kerakyatan yang diberikan Presiden Jokowi agar tepat sasaran dan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.( Rilis)
