Terkait Perda APBD 2021, Sigit Pertanyakan Laporan Ketua DPRD dan Wakil Ketua Nofrizal ke Gubernur
SeRiau- Usai pengesahan perda pelayanan kebersihan kota Pekanbaru, beberapa anggota DPRD melakukan interupsi kepada pimpinan rapat dalam sidang paripurna yang dipimpin Ginda Burnama, Selasa (31/08/2021). Interupsi ini terkait kedua unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani dan Nofrizal yang melayangkan laporan pelanggaran terkait penerapan Perda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021.
Hal ini diketahui dari beredarnya surat dengan nomor 171/DPRD-Pimp/06/2021 tersebut di media sosial, surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau ini juga ditandatangani sebanyak 13 orang anggota DPRD Pekanbaru.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono politisi partai Demokrat, kenapa baru sekarang mempermasalahkan terkait APBD 2021 sementara saat ini waktunya membahas APBD 2022. Sigit menyayangkan dimana harusnya DPRD menjadi lembaga musyawarah bukan untuk mencari kesalahan. Oleh karna itu Sigit meminta BK (Badan Kehormatan) untuk menindaklanjuti laporan ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
"Saya minta kepada BK untuk menindaklanjuti masalah lapor melapor ini! Kita bekerja disini sesuai tatib, acuan kita tatib, bukan katanya," tegas Sigit.
Sigit juga mempertanyakan kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pekanbaru untuk menjadwalkan paripurna penyempurnaan APBD tahun 2021, karena sehematnya hal itu tidak pernah dilakukan oleh Banmus.
"Kalau tidak pernah siapa yang salah? kenapa harus dilaporkan?, yang mimpin rapat Banmus adalah Ketua DPRD (Hamdani). Sementara yang melaporkan adalah ketua DPRD dan juga anggota Banmus," ucapnya.
Politisi Demokrat ini menjelaskan bahwa dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 77 tahun 2020 yang berbunyi setelah penyempurnaan APBD dari gubernur dikembalikan lagi ke DPRD untuk di paripurnakan.
Dan seandainya tidak dilakukan paripurna, Sigit menegaskan bahwa secara tidak langsung setelah 7 hari dari masa penyempurnaan oleh gubernur maka APBD otomatis akan berlaku.
Memanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri yang juga ikut dalam paripurna mendampingi Ginda menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh 15 anggota DPRD Pekanbaru yang melaporkan adanya pelanggaran terkait penerapan Perda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 kepada Gubernur Riau, tidaklah etis.
Dia mengatakan seharusnya ke 15 anggota DPRD Pekanbaru tersebut dapat berpikir cerdas dan sehat karena DPRD adalah rumah rakyat yang menampung aspirasi rakyat.
"Masa depan masyarakat Pekanbaru juga ada di sini (DPRD), seharusnya bisa memberikan tunjuk ajar yang baik dan bukan mempamerkan diri," tegas Azwendi.
Lanjut Azwendi setiap permasalahan yang terjadi harus dirundingkan terlebih dahulu, karena beda pandangan dan juga beda pendapat adalah hal yang biasa terjadi di dunia politik.
"Namun kalau dibawa kepentingan yang rumit dan dipertontonkan, ini tidak baik," katanya.
Kendati ada permasalahan seperti ini, politisi Demokrat ini menegaskan bahwa anggota DPRD Pekanbaru lainnya masih bersemangat untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.
"Kalau ada yang kurang baik, saya atas nama Wakil Ketua DPRD Pekanbaru mohon maaf kepada masyarakat Pekanbaru. Kami akan koreksi diri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," tutupnya.
Sebelumnya kedua unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani dan Nofrizal melayangkan laporan pelanggaran terkait penerapan Perda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021.
Hal ini diketahui dari beredarnya surat dengan nomor 171/DPRD-Pimp/06/2021 tersebut di media sosial, surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau ini juga ditandatangani sebanyak 13 orang anggota DPRD Pekanbaru.(***)
