Dewan Beras Minta MPR Bahas Impor Beras ke Jokowi
SeRiau - Plt Ketua Umum Dewan Beras Nasional Maxdeyul Sola meminta Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik impor beras sebanyak 1 juta ton.
Pasalnya, ia menyebut polemik senada juga sempat terjadi pada 2006 silam dan diselesaikan lewat diskusi antara DPR/MPR selaku pengambil keputusan legislatif dan Presiden selaku eksekutif.
Ia optimistis hal sama juga dapat diraih, mengingat eks pembina dewan beras merupakan ketua DPR kala itu, Agung Laksono. Posisi itu sekarang dipegang oleh Fadel.
"Ini sangat strategis karena sejajar dengan Presiden, ini yang kami harapkan. Jadi Dewan Beras berharap akan disampaikan dengan Presiden. Pak Fadel yang membawa ini karena beliau Pembina Dewan Beras, mudah-mudahan bisa terlaksana," katanya pada konferensi pers, Selasa (23/3).
Ia kemudian menyebut bahwa pihaknya bakal bertemu langsung dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk berdiskusi dan menyampaikan sikap menolak importasi. Sikap itu dinilai kompak disampaikan oleh petani, sebagian pengusaha, dan kepala desa.
"Jadi suara ini nanti kami sampaikan pada beliau. Kami sudah minta waktu untuk ketemu Mentan untuk sampaikan ini," katanya.
Di kesempatan sama, Dewan Pembina Dewan Beras Jafar Hafsah menyayangkan perpecahan sikap kementerian dan KL soal impor beras.
Ini tercermin dari sikap Dirut Perum Bulog Budi Waseso yang menyebut keputusan impor tidak diputuskan dalam Rakortas, melainkan berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Meski menerima penolakan dari kanan-kiri, Lutfi masih teguh pada pendiriannya. Ia bahkan menyatakan siap mundur dari jabatan bila keputusannya salah.
Jafar menilai perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pengadaan komoditas pangan, khususnya beras, memiliki motif politik.
"Yang menarik lagi Mendag mempertarungkan, kalau gagal ini impor artinya impor membawa kemudaratan, 'Saya akan mundur', wah sudah serius ini. Kita sudah clear (jelas) ini kalau beras itu komoditas politik, di sini letaknya," tandasnya. (**H)
Sumber: CNN Indonesia
