Ratusan Ribu Orang Diklaim Teken Petisi Tolak Otsus Papua
SeRiau - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Green Papua mengklaim 654.561 orang Papua telah menandatangani petisi menolak keberlanjutan otonomi khusus (otsus) Papua.
Ketua Green Papua Yohanes Giyai mengatakan petisi ini menjadi bukti rakyat Papua menolak rencana Pemerintah Indonesia melanjutkan otsus yang akan habis pada tahun ini.
"Detik ini sudah terkumpul 654.561 suara yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa mereka menolak otonomi khusus dan meminta merdeka dari Indonesia," kata Yohanes dalam jumpa pers di akun Youtube Suara Papua, Kamis (7/1).
Yohanes menyebut petisi ini didukung oleh 102 organisasi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua. Selain Green Papua, ada organisasi besar, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan GempaR Papua.
Dia menjelaskan rakyat Papua sejak awal tidak sepakat dengan otsus. Menurutnya, kebijakan itu dipaksakan atas keinginan elite politik di Jakarta.
"Keinginan rakyat Papua sejak itu ingin berdaulat atas pandangan ekonomi sendiri, berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam sendiri, dan berdaulat secara politik atas tanah Papua dari Sorong sampai Merauke," ujarnya.
Ia meminta elite politik di Indonesia tidak lagi mengatasnamakan rakyat Papua untuk melanjutkan otsus. Yohanes menegaskan petisi ini jadi bukti penolakan rakyat Papua.
"Tidak boleh ada politik-politik representatif dari elite politik Papua di tingkatan gubernur, DPRP, maupun MRP. Juga elite-elite politik Jakarta dari DPR RI ataupun Presiden Joko Widodo tidak berhak atau tidak pantas mengintervensi keinginan rakyat Papua," ujarnya.
Otsus Papua yang diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 akan habis pada akhir tahun ini. Pemerintah dan DPR RI akan mulai membahas perpanjangan otsus Papua pada 10 Januari 2021 di Jakarta.
Salah satu bagian dari otsus adalah penggelontoran dana ke daerah. Sejak 2002 hingga 2020, pemerintah telah mengeluarkan Rp94,24 triliun untuk dana otsus. Tahun ini, duit Rp7,8 triliun diberikan untuk otsus dua proviñsi itu.
Meski triliunan rupiah telah dikucurkan, pembangunan di Papua dinilai tetap tidak signifikan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dana itu dikorupsi oleh elite Papua.
"Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kita atur bagaimana caranya," ujar Mahfud di akun YouTube resmi Polhukam RI, 4 Desember 2020. (**H)
Sumber: CNN Indonesia
