Jelang Coblosan Pilkada, GAMKI: Jangan Biarkan Hak Demokrasi Kita Diperjualbelikan
SeRiau - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak pada hari Rabu, 9 Desember 2020.
Masyarakat diimbau memilih calon kepala daerah yang menolak politik uang serta berkomitmen kepada Pancasila dengan menjaga kemajemukan.
Demikian disampaikan Ketua DPP GAMKI Bidang Demokrasi dan Kepemiluan Harsen Roy Tampomuri, Selasa (8/12).
Menurut Harsen, Pilkada adalah salah satu sarana kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, masyarakat khususnya generasi muda, harus menggunakan hak pilih secara bijak.
“Hasil Pilkada tidak untuk menyengsarakan rakyat ataupun memecah-belah masyarakat. Pilkada hadir untuk membawa kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi masyarakat," tegas Harsen.
Demokrasi, dalam pandangan Koordinator Nasional Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilu (LAPP) GAMKI ini tidak hanya pada upaya untuk mendorong demokrasi prosedural saja. \
“Jangan biarkan hak berdemokrasi kita diperjualbelikan dan dibajak oleh oknum-oknum elite dalam pusaran praktik politik uang dan transaksional. Mari sama-sama kita dorong terwujudnya Pilkada berkualitas dan berintegritas,” pungkas Harsen.
Ketua Pengarah LAPP GAMKI Yanuserius Zega menyampaikan, pemilihan kepala daerah merupakan momentum untuk membuktikan bahwa rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah.
“Kami mengajak semua warga, khususnya teman-teman muda untuk datang ke TPS serta mengajak masyarakat di lingkungan kita untuk menggunakan hak pilih dengan mengikuti protokol kesehatan. Partisipasi dan keaktifan generasi muda sangat diharapkan agar angka golput dalam Pilkada rendah,” demikian kata Wakil Sekretaris Umum DPP GAMKI.
Ia mengajak masyarakat untuk memilih kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki visi misi yang menjawab kebutuhan daerah, serta berkomitmen menjaga keberagaman dan toleransi.
“Jangan pilih pemimpin yang membagi-bagikan uang, menggunakan politik identitas untuk menjatuhkan calon lainnya, ataupun menjanjikan adanya peraturan daerah berdasarkan agama tertentu,” tegas Yanser sapaan akrabnya. (**H)
Sumber: rmol.id
